Komisi II DPR RI Minta Kepala Daerah Terpilih Laksanakan Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait PPPK

Muh Saddam
Muh Saddam

Kamis, 06 Februari 2025 23:57

Ketua Komisi II DPR RI Bersama Pj Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry.
Ketua Komisi II DPR RI Bersama Pj Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry.

Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi II DPR RI meminta agar kepala daerah terpilih nantinya tetap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat terkait penataan tenaga honorer. Khususnya terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK).

Hal tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Terkait Evaluasi Pelaksanaan Seleksi CPNS dan PPPK Tahap I Tahun 2024, di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (5/2/2025).

Turut hadir pada kunjungan kerja spesifik ini, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Kepala BKN Pusat Prof Zudan Arif Fakrulloh, dan Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry.

“Kunjungan kerja spesifik ini harus dilaksanakan lagi setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Jangan sampai mereka salah menginterpretasikan soal pengangkatan PPPK ini. Dan kita minta kepala daerah terpilih nanti tetap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat terkait PPPK,” kata Taufan Pawe, Anggota Komisi II DPR RI, dalam pertemuan tersebut.

Taufan Pawe mengungkapkan, salah satu hal yang perlu dipikirkan bersama dari kebijakan ini adalah kondisi fiskal atau keuangan pemerintah daerah. Mengingat, PPPK ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Di sisi lain, kata Taufan Pawe, banyak sekali keluhan yang masuk terkait rekrutmen PPPK ini. Mulai dari pemalsuan ijazah sampai manipulasi. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri agar rekrutmen PPPK ini sesuai dengan harapan bersama.

Sementara, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan, kunjungan kerja ini untuk melakukan evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK tahap I tahun 2024. Sekaligus berdiskusi soal blueprint penyelesaian tenaga non ASN.

“Kita harus segera menyelesaikan amanat Undang-undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, dimana masalah tenaga non ASN itu harus selesai di Desember 2024 yang lalu.
Tapi pemerintah membuat diskresi, sehingga diundur sampai Bulan Juli 2025 mendatang,” terangnya.

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah04 Mei 2025 22:39
Kunjungi Kutai Timur, Bupati Irwan Harap Ada Kolaborasi Menguntungkan Antar Daerah
Pedomanrakyat.com, Makassar – Kunjungan kerja Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos ke Kabupaten Kutai Timur disambut hangat oleh Bupati Kutai ...
Berita04 Mei 2025 21:56
Yayasan Hadji Kalla Perkuat Amil Zakat Berbasis Syariah-Berkelanjutan di Usia ke-41 Tahun
Pedomanrakyat.com, Makassar – Yayasan Hadji Kalla (YHK) telah memasuki usia ke 41 tahun. Komitmen dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS...
Politik04 Mei 2025 20:17
Ditunjuk Sebagai Formatur, Husniah Talenrang Calon Kuat Ketua PAN Sulsel
Pedomanrakyat.com, Makassar – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang ditetapkan sebagai salah satu formatur calon Ketua DPW PAN Sulsel periode 202...
Metro04 Mei 2025 19:23
Tekan Jukir Liar, Perumda Parkir Makassar Turunkan TRC Tata Kendaraan di Carefreeday Boulevard
Pedomanrakyat.com, Makassar – Perumda Parkir Makassar Raya menurunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menertibkan area parkir kendaraan di kawasan Care...