Pedomanrakyat.com, Makassar – Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan mendorong Komisi D DPRD Sulsel meminta langkah khusus untuk menjaga pasokan listrik, terutama bagi fasilitas yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Muhammad Sadar, meminta pengguna listrik berdaya besar seperti Semen Tonasa, Bosowa, dan PT Vale Indonesia ikut mengurangi beban penggunaan listrik selama kondisi krisis kelistrikan berlangsung.
Menurutnya, pengurangan beban dari industri dengan konsumsi listrik besar dapat menjadi salah satu langkah untuk membantu menjaga kestabilan sistem kelistrikan di Sulsel.
Baca Juga :
“Kita juga meminta agar pengguna listrik dengan daya besar di Sulawesi Selatan seperti Semen Tonasa, Bosowa, dan PT Vale dapat mengurangi beban penggunaan listriknya selama periode krisis ini berlangsung,” ujar Muhammad Sadar.
Hal tersebut disampaikan Muhammad Sadar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sulsel bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel, PLN UID Sulselbar, dan PLN UIP3B Sulawesi di kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis (10/9/2026).
Dalam RDP tersebut, terungkap sejumlah faktor yang menyebabkan pemadaman bergilir. Di antaranya gangguan pada sejumlah pembangkit, berkurangnya debit air pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA), gangguan pada PLTU, hingga adanya pembangkit yang sedang menjalani pemeliharaan.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengatakan kondisi tersebut membuat sejumlah pembangkit tidak dapat menyalurkan kapasitas listrik secara penuh.
“Ada gangguan karena PLTA misalnya airnya kurang. Untuk PLTU, uapnya juga kadang ada gangguan. Hal ini menyebabkan pembangkit tidak bisa secara full menyalurkan kapasitas yang terpasang,” kata Kadir.
Selain gangguan pembangkit dan pemeliharaan, kondisi tersebut juga dipengaruhi fenomena El Nino yang berdampak terhadap ketersediaan air untuk pembangkit tertentu.
Di tengah kondisi itu, Muhammad Sadar menilai sektor pelayanan publik harus mendapat perhatian utama. Ia meminta PLN memberikan prioritas kepada rumah sakit dan fasilitas penting lainnya agar tidak ikut mengalami pemadaman.
“Kita juga meminta kepada PLN agar memberikan prioritas kepada rumah sakit dan perkantoran-perkantoran supaya tidak terjadi pemadaman. Mereka sudah menggaransi bahwa seluruh rumah sakit yang ada di Sulawesi Selatan tidak akan mengalami pemadaman listrik,” tegasnya.
Sementara itu, RDP tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan antara Komisi D DPRD Sulsel dan PLN.
PLN diminta tidak hanya menyelesaikan pemadaman yang terjadi saat ini, tetapi juga membenahi persoalan mendasar pada sisi pembangkit agar pemadaman bergilir tidak kembali terjadi.
PLN juga diminta menyampaikan secara tertulis data kondisi sistem, kapasitas daya yang hilang, penyebab gangguan, serta langkah pemulihan kepada Komisi D DPRD Sulsel.
Selain itu, DPRD meminta PLN memastikan mekanisme kompensasi bagi pelanggan terdampak berjalan efektif, adil, dan transparan sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025.
Komisi D juga meminta PLN menyampaikan langkah mitigasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan Sulsel.
“Kita minta untuk jangka panjang PLN menyampaikan apa yang harus dilakukan supaya jangan terjadi lagi seperti ini,” ujar Kadir.
DPRD Sulsel selanjutnya meminta Gubernur Sulsel mengimbau seluruh bupati dan wali kota melakukan penghematan energi sebagai bagian dari upaya menjaga penggunaan listrik selama kondisi sistem belum sepenuhnya pulih.
PLN juga menyatakan kesiapan memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman sesuai ketentuan yang berlaku.
Komentar