Pedomanrakyat.com, Makassar – Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia (IPMI) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor SKPD, Selasa (3/1/2023).
Aksi demonstamrasi yang dilakukan IPMI Sidrap ini sekaitan dengan kinerja dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dalam hal ini Bupati Sidrap, Dollah Mando.
Dalam selebaran aksi, IPMI Sidrap menilai bahwa, Pemda umumnya menjadi wadah organisasi yang dibentuk untuk mampu menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bantuan.
Baca Juga :
“Serta kebijakan yang dapat mensejahterakan masyarakat, maupun yang pro terhadap rakyatnya,” tutur IPMI Sidrap melalui selebaran aksi, seperti dilihat di instagram @sidrapinfo.id.
Hal tersebut berdasarkan UUD No 23 tahun 2014 menjelaskan tentang “Otonomi daerah yang mengatur segala hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat”.
Namun nyatanya di lapangan, sangat berbeda apa yang telah dilakukan Pemkab Sidrap. Dimana Pemkab tidak mampu menjalankan UUD No 23 tahun 2014 sesuai dengan amanat negara.
“Terlihat dari banyaknya kebijakan kebijakan yang dikeluarkan, tidak pro atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini tertulis dalam surat dan menjadi beberapa pokok penting,” jelas IPMI Sidrap.
Salah satunya kata dia, anggaran mahasiswa yang berada di kota makassar tidak diberikan serta pembangunan tempat tinggal (Asrama Mahasiswa) tidak diperhatikan.
“Dan juga tidak adanya beasiswa bagi warga yang kurang mampu,menjadi perihal pokok penting yang harus dipertanyakan, Bukan hanya itu,” tandas IPMI Sidrap.
“Adapun kebijakan lain, berupa izin tambang liar yang dapat merusak ekosistem alam serta mata pencaharian masyarakat dan bantuan subsidi tidak merata, hingga melonjaknya harga pupuk dan membuat petani menjadi resah,” tambahnya.
Komentar