Pedoman Rakyat, Makassar- Sebanyak 77 ASN melakukan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Jabatan Struktural Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 21 Juni 2021. Adapun pejabat yang dilantik diantaranya 32 Jabatan Administrator (Eselon III) dan 45 Jabatan Pengawas (Eselon IV).
Dalam kesempatan itu, Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, mengambil Sumpah/Janji dan melantik para pejabat struktural Pemprov Sulsel. Pelantikan disaksikan oleh Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani, para Asisten dan Staf Ahli, TGUPP, serta Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulsel.
Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengaku percaya para pejabat yang dilantik dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya, sesuai tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Pelantikan ini menjadi rotasi jabatan pertama sejak Andi Sudirman Sulaiman menjabat sebagai Plt Gubernur. Menurutnya, hal ini dilakukan dalam rangka pembenahan kinerja ASN.
Baca Juga :
“Kita ingin menempatkan orang-orang sesuai dengan tempat (keahlian) yang tepat,” katanya.
Ia pun mengingatkan agar ASN bisa bekerja lebih baik, serta bekerja profesional dan maksimal. Serta mengimbau untuk menjauhi praktik-praktik pungli.
“Saya ingin harus bekerja sebagai ASN dengan kepemimpinan berganti tetap jiwanya ASN. Mampu memperlihatkan loyalitas kepada pekerjaan dan bekerja dengan hati. Mari kita sama-sama untuk saling bersinergi, ini kerja tim yang kita bentuk untuk kemaslahatan masyarakat Sulawesi Selatan yang lebih baik,” tegasnya.
Ia menginstruksikan agar Anggaran perubahan tahun 2021 dan anggaran tahun 2022 harus digenjot untuk keperluan bagi masyarakat. “Belanja langsung dengan pembangunan untuk masyarakat harus diperkuat. Bagaimana kita sebagai tuan rumah (Pemerintahan), harus melayani masyarakat. Tamu kita adalah masyarakat,” pungkasnya.
Rotasi jabatan ini, kata dia, sistemnya bottom-up, dari bawah ada usulan dari Kepala OPD dan ada proses analisis jabatan. “Kita ingin mengejar target pulihkan keadaan, kontrol sistem kinerja rumah sakit, sistem pertanian kita masih harus link and match ada penyesuaian,” paparnya.
Dengan mutasi jabatan ini, diharapkan dapat mendorong perbaikan kinerja OPD serta akselerasi serapan anggaran APBD. Salah satunya pada beberapa rumah sakit yang dikelola oleh Pemprov Sulsel, sebagai upaya perbaikan kinerja rumah sakit dengan tata kelola BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).
Sementara, Kepala BKD Sulsel, Imran Jausi, mengatakan, mutasi atau pergeseran jabatan sebuah hal biasa yang terjadi dalam pemerintahan. Menurutnya, yang dilakukan Plt Gubernur ini sebagai upaya penyegaran dalam rangka optimalisasi kinerja pada OPD.
“Pelantikan ini telah memenuhi tahapan yang panjang. Dimana sebelumnya, Bapak Plt Gubernur telah bersurat dan mendapat persetujuan dari Kemendagri. Mutasi ini memang untuk mengisi beberapa jabatan yang lowong, karena pejabatnya pensiun atau telah beralih ke jabatan fungsional,” jelasnya.
Komentar