Pedomanrakyat.com, Makassar – Legislator NasDem DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Mahmu, melakukan pengawasan pelaksanaan APBD di kawasan BTN Citra Tello, khususnya pekerjaan infrastruktur jalan yang berada di bantaran Sungai Tallo, Sabtu (22/8/2026).
Dalam kegiatan pengawasan tersebut, Dr. Mahmud menerima sejumlah sorotan dan masukan dari masyarakat terkait kondisi pekerjaan infrastruktur di kawasan tersebut.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pelintas air yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta terdapat pintu air yang hingga saat ini belum diselesaikan.
Baca Juga :
Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapatkan perhatian agar fungsi drainase dan pengendalian aliran air dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Selain itu, ditemukan pula persoalan pada titik penahanan tanah di sekitar UMK Sungai Tallo. Posisi konstruksi penahanan tanah mengalami pergeseran dan saat ini menggunakan konstruksi susunan batu sebagai alternatif penanganan.
Menurut Dr. Mahmud, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian teknis karena rencana pembangunan retaining wall menghadapi kendala pada proses pemancangan akibat adanya lintasan kabel transmisi arus kuat di lokasi pekerjaan.
“Kondisi seperti ini harus segera dicarikan solusi teknis. Jangan sampai kendala di lapangan menyebabkan pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan, atau justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat,” ujar Mahmud.
Ia berharap penyedia jasa, baik kontraktor maupun konsultan, dapat melakukan evaluasi teknis secara bersama-sama dan menyusun solusi yang tetap memenuhi aspek keselamatan, kualitas konstruksi, fungsi infrastruktur, serta kesesuaian dengan ketentuan teknis yang berlaku.
Mahmud juga menekankan bahwa setiap perubahan atau penyesuaian konstruksi akibat kondisi lapangan harus dilakukan secara terukur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
Pengawasan APBD Harus Berorientasi pada Manfaat Masyarakat
Menurutnya, pengawasan terhadap pekerjaan yang dibiayai APBD bukan semata-mata melihat apakah proyek selesai secara administratif, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“APBD adalah uang rakyat. Karena itu, setiap pekerjaan yang dibiayai APBD harus memberikan hasil yang berkualitas, aman, berfungsi, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan pekerjaan jalan yang berada di bantaran Sungai Tallo tersebut merupakan bagian dari kewenangan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BKBM) Provinsi Sulawesi Selatan.
Dr. Mahmud meminta pihak terkait untuk segera melakukan koordinasi dan kajian teknis terhadap berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara optimal tanpa mengabaikan aspek keselamatan, ketahanan konstruksi, dan kepentingan masyarakat.
“Kita ingin pembangunan tidak sekadar selesai secara fisik, tetapi benar-benar selesai secara fungsi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat,” pungkasnya.
Komentar