Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Yosia Rinto Kadang, meminta pemerintah provinsi untuk melanjutkan pembangunan ruas jalan strategis Rantepao-Pangala’-Baruppu-Batas Sulawesi Barat.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi D DPRD Sulsel bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi D, di Makassar, Rabu (22/1/2025) lalu.
“Waktu saya masih Wakil Bupati Toraja Utara, ada bantuan paket Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) untuk ruas Rantepao-Pangala’-Batas Provinsi Sulawesi Barat. Namun sampai sekarang proyek tersebut belum selesai. Apakah pembangunan jalan ini akan dilanjutkan?” ujar Yosia Rinto Kadang.
Baca Juga :
Ketua DPD Partai NasDem Toraja Utara tersebut menekankan bahwa kelanjutan pembangunan jalan ini sangat penting, mengingat jalan tersebut menjadi akses utama masyarakat perbatasan antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
“Apakah mungkin Pemprov Sulsel memberikan perhatian khusus pada tahun 2026 untuk kelanjutan pembangunan ruas Rantepao-Pangala’? Jalan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” tuturnya.
Tak hanya itu, Anggota DPRD Sulsel Dapil X melipiti Tana Toraja dan Toraja Utara ini, meminta agar pembangunan poros Rantepao-Tikala-Batutumonga dapat diteruskan karena jalur tersebut merupakan akses vital bagi warga lokal dan sektor pariwisata.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Sulsel, Setiawan Aswad, menjelaskan bahwa anggaran untuk pembangunan ruas Rantepao-Pangala’-Batas Provinsi Sulawesi Barat belum masuk dalam APBD 2025. Namun, pihaknya akan berusaha menganggarkan kembali pada tahun 2026.
“Ruas Rantepao-Pangala’-Batas Sulbar memang belum dianggarkan di APBD 2025, tetapi kami akan memasukkan dalam rencana anggaran tahun 2026, karena proyek ini sudah tercatat dalam sistem kami,” kata Setiawan Aswad.
Sebagai informasi, pembangunan poros Rantepao-Pangala’-Batas Sulbar terdiri dari dua paket pekerjaan. Paket pertama, senilai Rp58,5 miliar, meliputi pengaspalan, pelebaran jalan, dan perkerasan dari Lembang Sikuku, Kecamatan Kapala Pitu hingga Lembang Lempo Poton, Kecamatan Rindingallo.
Sementara itu, paket kedua didanai oleh PHJD Provinsi Sulsel dengan anggaran Rp49,1 miliar untuk pelebaran, perkerasan, dan pengaspalan sepanjang 7 kilometer, dari Lembang Lempo Poton hingga Kota Pangala’.
Pemerintah diharapkan segera melanjutkan pembangunan ini demi mendukung konektivitas wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.
Komentar