Pedomanrakyat.com, Makassar – Penanganan kekeringan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel.
Dimana, melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun), alokasi sumur bor untuk membantu lahan pertanian yang terdampak kekeringan ditambah dari 110 menjadi 185 titik.
Penambahan tersebut mendapat apresiasi dari Sekretaris Komisi B DPRD Sulsel, Zulfikar Limolang. Menurutnya, ketersediaan air menjadi kebutuhan mendesak bagi petani, terutama di tengah kondisi kekeringan yang melanda sejumlah daerah.
Baca Juga :
Hal itu disampaikan Zulfikar setelah memimpin rapat kerja bersama Dinas TPHBun Sulsel di Kantor Komisi B DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (16/9/2026).
“Ini memang sangat dibutuhkan masyarakat. Kekeringan melanda beberapa daerah, hampir semua daerah, termasuk persawahan kita. Jadi langkah yang dilakukan Pemprov melalui Dinas TPHBun ini sangat tepat,” jelas Zulfikar.
Ia menjelaskan, penambahan 75 titik sumur bor tersebut turut diikuti peningkatan pagu anggaran. Dari sebelumnya sekitar Rp16,68 miliar untuk 110 titik, alokasinya meningkat menjadi sekitar Rp23,57 miliar untuk 185 titik.
Dengan demikian, terdapat tambahan anggaran sekitar Rp5,9 miliar lebih dalam perubahan anggaran.
Zulfikar menyebut, dari alokasi awal tersebut, sekitar 100 titik sumur bor telah terealisasi. Ia menilai penambahan titik menjadi penting karena kebutuhan air tidak hanya dirasakan di satu wilayah.
“Hampir semua kabupaten terdampak kekeringan. Kalau kami turun reses, persoalan air untuk sawah ini juga banyak disampaikan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, sumur bor memang dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian, termasuk perkebunan. Namun, dalam kondisi saat ini, prioritas diberikan kepada sawah yang mengalami kekeringan dan memiliki luasan lahan yang cukup besar.
“Memang bisa untuk sawah maupun perkebunan, tetapi yang menjadi prioritas adalah sawah yang sedang mengalami kekeringan dan membutuhkan air,” kata Zulfikar.
Ketua Fraksi PKB Sulsel itu mengatakan kebutuhan sumur bor juga menjadi aspirasi hampir seluruh anggota Komisi B DPRD Sulsel dari daerah pemilihan masing-masing.
Bahkan, menurutnya, fasilitas tersebut tidak hanya dibutuhkan saat terjadi kekeringan. Sawah tadah hujan juga membutuhkan dukungan sumber air untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas.
“Jadi bukan hanya ketika kekeringan. Sawah tadah hujan juga membutuhkan sumber air untuk meningkatkan produktivitas,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi B juga membahas adanya perubahan alokasi anggaran pada sejumlah program pertanian, termasuk pengadaan benih secara mandiri.
Zulfikar mengatakan pengurangan alokasi tersebut tidak berarti kebutuhan benih di lapangan diabaikan. Berdasarkan penjelasan Dinas TPHBun, kebutuhan tersebut telah banyak ditopang melalui bantuan pemerintah pusat.
“Untuk benih, penjelasan dari dinas, alokasinya sudah banyak dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Jadi tidak ada masalah untuk kebutuhan benih di lapangan,” katanya.
Hal serupa terjadi pada program kakao sambung. Zulfikar menyebut bantuan dari Kementerian Pertanian bahkan lebih besar dibanding kebutuhan lahan yang siap menerima program tersebut.
“Kalau untuk kakao, bantuan dari Kementerian Pertanian sekitar 29 ribu hektare, sementara kebutuhan lahan yang siap baru sekitar 19 ribu hektare. Jadi bantuannya justru lebih besar,” jelasnya.
Karena itu, Zulfikar menilai penyesuaian anggaran tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan dukungan program dari pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan bahwa, dalam kondisi kekeringan, penyediaan air untuk lahan pertanian menjadi salah satu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian agar musim tanam dan produktivitas petani tetap terjaga.
Komentar