Majelis Hakim Tipikor Makassar Vonis Bebas Agus Fitrawan dalam Perkara Dugaan Korupsi Kredit Bank Sulselbar

Nhico
Nhico

Selasa, 27 Januari 2026 10:18

Majelis Hakim Tipikor Makassar Vonis Bebas Agus Fitrawan dalam Perkara Dugaan Korupsi Kredit Bank Sulselbar

Pedomanrakyat.com, Makassar — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar memvonis bebas Agus Fitrawan, terdakwa dalam perkara dugaan korupsi kredit Bank Sulselbar, setelah menilai unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa perkara yang menjerat Agus Fitrawan lebih tepat dikualifikasikan sebagai sengketa perdata, bukan tindak pidana korupsi. Hakim menilai hubungan hukum antara bank dan debitur merupakan hubungan keperdataan yang penyelesaiannya seharusnya ditempuh melalui mekanisme perdata atau administrasi perbankan.

Majelis hakim juga menegaskan bahwa tidak terdapat bukti adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, maupun niat jahat (mens rea) yang dilakukan terdakwa. Selain itu, kerugian keuangan negara yang didalilkan oleh penuntut umum dinilai belum bersifat nyata dan pasti, mengingat jaminan kredit maupun hak tanggungan belum dieksekusi secara optimal.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut bahwa pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), apabila ada, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Kesalahan administratif atau risiko bisnis perbankan tidak dapat dipidana tanpa adanya bukti bahwa terdakwa memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan negara secara sengaja.

Keterangan para ahli yang dihadirkan di persidangan turut menguatkan pandangan majelis hakim bahwa perkara kredit bermasalah tidak otomatis masuk ranah pidana, selama tidak ditemukan unsur penyimpangan yang memenuhi delik korupsi.

Dengan putusan tersebut, majelis hakim menyatakan Agus Fitrawan bebas dari seluruh dakwaan dan memulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.

Putusan ini menegaskan pentingnya pemisahan yang tegas antara ranah pidana dan perdata, khususnya dalam perkara perbankan, agar penegakan hukum tetap berjalan secara adil, proporsional, dan berdasarkan prinsip kepastian hukum.

 Komentar

Berita Terbaru
Metro22 November 2026 19:40
Letakkan Batu Pertama Masjid Resopa, Appi: Jadi Pusat Ibadah dan Pembinaan Generasi Qurani
Pedomanrakyat.com, Makassar – Membangun masjid bukan sekadar mendirikan bangunan fisik, tetapi juga menanam investasi akhirat sekaligus menjadi ...
Nasional22 November 2026 15:23
Tamsil Linrung Bongkar Paradoks SDA Indonesia, Negara Kaya tetapi Rakyat Belum Sejahtera
Pedomanrakyat.com, Medan – Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia telah membuat dua negara menjadi sangat ...
Metro22 November 2026 13:24
Mahmud Soroti Drainase Tersumbat Jelang Musim Hujan di Karampuang, Dorong Pemkot Susun Master Plan
Pedomanrakyat.com, Makassar – Persoalan drainase tersumbat hingga kanal yang tak kunjung dikeruk menjadi aspirasi warga Kelurahan Karampuang, Ke...
Politik22 November 2026 10:29
HUT ke-62 Golkar, Lukman Kady Siapkan Hadiah Umroh hingga 1.200 Paket Sembako Murah untuk Warga Gowa
Pedomanrakyat.com, Gowa – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Gowa menghadirkan pasar murah dengan menyediakan 1.200 paket se...