Pedomanrakyat.com, Makassar— Program Makassar Berjasa (Makassar Berbagi Jaminan Sosial) menjadi salah satu inovasi Pemerintah Kota Makassar yang menarik perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pemprov NTB melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Makassar untuk mempelajari strategi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem sekaligus penguatan perlindungan sosial bagi pekerja rentan.
Baca Juga :
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri dan berlangsung di Ruang Rapat Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kamis (24/9/2026).
Rombongan Pemprov NTB turut diikuti jajaran pemerintah kabupaten/kota serta perangkat daerah se-NTB.
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyambut langsung rombongan tersebut. Ia menyampaikan salam dari Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang berhalangan hadir karena tengah menjalankan agenda di Kementerian Dalam Negeri.
“Atas nama Pemerintah Kota Makassar dan seluruh warga Kota Makassar, saya menyampaikan selamat datang di Kota Makassar, Kota Anging Mammiri. Kami merasa terhormat Makassar menjadi lokus kunjungan kerja dan studi tiru terkait percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem serta penguatan perlindungan sosial bagi pekerja rentan,” ujar Aliyah.
Menurut Aliyah, Pemkot Makassar terus mendorong penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data. Upaya tersebut diperkuat dengan perluasan jaminan sosial bagi kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan ekonomi.
Salah satu program yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut adalah Makassar Berjasa.
Program ini dirancang untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, khususnya kelompok pekerja informal yang menghadapi risiko ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun kehilangan pencari nafkah.
Kelompok tersebut antara lain nelayan, pedagang kaki lima, pengemudi, pekerja jasa, pekerja keagamaan hingga kelompok masyarakat rentan lainnya.
Aliyah menilai perlindungan terhadap pekerja rentan tidak cukup hanya dilakukan ketika masyarakat sudah mengalami persoalan ekonomi. Pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang bersifat preventif agar risiko sosial dan ekonomi tidak berkembang menjadi kemiskinan yang lebih dalam.
“Pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan konvergensi program, data yang presisi, serta perlindungan jaminan sosial yang masif agar masyarakat dapat memperoleh perlindungan dan memiliki kesempatan untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Zainal Ibrahim kemudian memaparkan pelaksanaan program Makassar Berjasa kepada rombongan Pemprov NTB.
Ia menjelaskan, program tersebut menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemkot Makassar dan mendapatkan dukungan anggaran melalui APBD.
Pada 2026, Pemkot Makassar memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui APBD kepada 81.466 pekerja rentan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Selain itu, sekitar 45.000 pekerja rentan memperoleh perlindungan tambahan melalui program Jaminan Hari Tua (JHT).
Penerima manfaat berasal dari berbagai kelompok pekerja, mulai dari pedagang kaki lima, nelayan, penjual sayur, pekerja RT/RW, pekerja keagamaan, penyandang disabilitas, komunitas seni hingga kelompok pekerja rentan lainnya.
Untuk memperkuat kepesertaan sekaligus memperluas akses informasi, Pemkot Makassar juga mengembangkan jaringan 1.005 Agen Perisai yang tersebar hingga tingkat RW.
Agen tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mendekatkan informasi dan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat.
“Ini bukan hanya soal mengalokasikan anggaran, tetapi bagaimana memastikan perlindungan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Zainal.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengapresiasi sambutan Pemkot Makassar sekaligus kesempatan mempelajari berbagai praktik perlindungan sosial yang telah diterapkan di Kota Makassar.
Ia mengatakan Pemprov NTB juga tengah memperluas perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya dari berbagai risiko sosial maupun ekonomi.
Menurut Indah, cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di NTB masih memiliki ruang untuk terus diperluas, terutama bagi pekerja informal.
“Kami hadir di Kota Makassar untuk belajar dari sebuah inovasi yang sangat inspiratif, salah satunya program Makassar Berjasa. Program ini menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah daerah kepada pekerja rentan,” ujar Indah.
Ia juga menaruh perhatian terhadap pendekatan berbasis komunitas melalui Agen Perisai yang menjangkau masyarakat hingga tingkat RW.
Pengalaman tersebut, kata Indah, menjadi bahan pembelajaran bagi NTB dalam memperluas perlindungan jaminan sosial hingga ke tingkat desa dan dusun.
“Kami ingin mempelajari bagaimana kebijakan dirancang, bagaimana penganggarannya melalui APBD, siapa sasaran penerimanya, serta bagaimana implementasinya dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Aliyah menyambut positif kunjungan Pemprov NTB. Menurutnya, studi tiru tidak semata-mata untuk melihat program yang telah berjalan di daerah lain, tetapi juga menjadi ruang pertukaran pengalaman dan inovasi.
Ia menilai setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan berbeda sehingga praktik yang dipelajari dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
“Studi tiru hari ini bukanlah sarana untuk merasa lebih baik, melainkan wadah untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. Kami yakin banyak pula inovasi luar biasa dari NTB yang dapat kami pelajari bersama,” tuturnya.
Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan program, diskusi serta pertukaran pengalaman mengenai strategi penanggulangan kemiskinan dan perlindungan pekerja rentan.
Sebagai simbol silaturahmi dan penguatan hubungan antardaerah, Aliyah Mustika Ilham dan Indah Dhamayanti Putri juga saling menyerahkan cenderamata.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, jajaran asisten dan staf ahli Pemkot Makassar, para kepala SKPD, kepala bagian, camat, serta jajaran pemerintah kabupaten/kota dari Provinsi NTB.
Melalui kunjungan tersebut, Pemkot Makassar dan Pemprov NTB diharapkan dapat terus memperkuat pertukaran pengalaman dan inovasi dalam menghadirkan perlindungan sosial yang semakin inklusif bagi pekerja rentan dan masyarakat yang membutuhkan. (*)
Komentar