Pedomanrakyat.com, Makassar – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, H. Dahyal, S.Sos., M.Si., mendampingi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan, di Kantor BPK Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (25/5/2026).
Opini WTP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Wali Kota Makassar. Capaian ini menjadi prestasi membanggakan karena Kota Makassar berhasil mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut, sejak 2021 hingga 2025.
Sebagai perangkat daerah yang berperan dalam perencanaan pembangunan dan sinkronisasi kebijakan penganggaran, Bappeda Makassar turut berkontribusi dalam menjaga konsistensi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Baca Juga :
Kepala Bappeda Makassar, Dahyal, menilai capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah dalam memperkuat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan rasa syukur atas raihan opini WTP yang kembali diperoleh Pemerintah Kota Makassar.
“Pada hari ini, tentu kami selaku Pemerintah Kota Makassar sangat bersyukur dan bergembira atas WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini merupakan hasil kerja bersama,” ujar Munafri.
Raihan WTP lima tahun berturut-turut menjadi indikator kuat bahwa Pemerintah Kota Makassar mampu menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari peran Bappeda dalam memastikan perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, serta pelaksanaan program daerah berjalan selaras dengan target pembangunan dan kemampuan fiskal daerah.
Melalui capaian ini, Pemerintah Kota Makassar semakin memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan bertanggung jawab demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Komentar