Oleh: Muhammad Idris Leo, Pemerhati Dinamika Perkotaan (Tata Kota).
Dalam 100 hari kerja Walikota/Wakil Walikota Makassar pasca dilantiknya pada tanggal 20 Pebruari lalu, hingga kini berbagai pihak semakin intens mencermati bahkan memberi penilaian kinerja mereka.
Baik itu dari pihak Legislatif sendiri, Organisasi Kepemudaan dan tentu juga dari berbagai kalangan masyarakat luas.
Baca Juga :
Adanya berbagai macam penilaian tersebut terhadap jalannya roda pemerintahan, maka oleh pemerintah Kota perlu meresponnya secara positif, karena ini bisa menjadi bagian dari tingginya ekspektasi mereka terhadap nahkoda baru Kota Makassar.
Tentulah patut diapresiasi sebagai bentuk rasa peduli dan cintanya mereka terhadap kemajuan Kota Makassar.
Pola saling mengingatkan seperti ini, saya rasa siapapun sebagai warga kota boleh-boleh saja berkonstribusi pemikiran dan saran, ini juga merupakan bagian dari kontrol sosial secara formal dan informal.
Oleh salah satu pengurus organisasi kepemudaan di Kota Makassar beberapa waktu yang lalu dengan menyoroti berbagai hal. Diantaranya dengan mengajak semua pihak untuk melakukan pengawalan kepada Pemkot dalam menjalankan roda pemerintahan, menekankan agar tidak ada keberpihakan pemerintah Kota pada masyarakat tertentu, perlunya konsistensi menjalankan janji program-program.
Adanya penilaian ketidakmampuan pemerintah hingga ada semacam untrust (ketidakpercayaan) dan lebih extrim lagi meminta pemerintah jujur karena dinilainya tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Bahkan terakhir oleh pengurus organisasi yang sama memberikan penilaian bahwa pencapaian positif pemrintahan sekarang adalah sepenuhnya konstribusi pemerintahan sebelumnya dan karenanya meminta agar pemerintah sekarang berterima kasih kepada pemerintah sebelumnya.
Jadi sekali lagi bahwa memberikan masukan kepada pemerintah boleh-boleh saja dan hal yang wajar.
Hanya saja harus tetap dalam koridor yang sifatnya konstruktif tanpa embel-embel tendensius maupun like dan dislike, harus obyektif melihat baik dari sisi waktu/moment, kondisi, regulasi, maupun faktor-faktor X lainnya yang berpengaruh langsung terhadap kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat dalam mengakselerasi program-program sesuai visi-misi yang ada.
Tentang ajakan mengawal jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan mensinyalir keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat tertentu, ini kan sesuatu hal yang keliru dan bertentangan dengan visi-misi INKLUSIF yang membuka ruang seluas-seluasnya bagi masyarakat untuk turut berperan aktif memajukan Kota ini dan memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan sebagai hak dasar warga Kota.
Kemudian terkait sorotan inkonsistensi pelaksanaan program, ini juga sesuatu yang kurang tepat.
Bahwa semua program Pemerintah Kota saat ini adalah sesuatu yang bersifat wajib dilaksanakan seluruhnya karena merupakan visi-misi yang sudah dibreak down dan seluruhnya tertuang dalam RPJMD dan sudah berbentuk Perda.
Ini merupakan dokumen atau road map roda pemerintahan selama 5 tahun kedepan yang harus dijalankan secara konsisten.
Selanjutnya tentang jalannya pemerintahan yang dinilai stagnan, ini juga harus dilihat secara obyektik bahwa saat diawal penyelenggaraan pemerintahan diperlukan sinkronisasi.
Baik itu penyesuaian sustainable program yang sejenis antara pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan sekarang, juga adanya penyesuaian antara program Pemerintah Pusat dengan Pemkot, adanya penyesuaian anggaran dan termasuk penyesuaian personil penyelenggara pemerintahan disemua tingkatan.
Semua bentuk-bentuk sinkronisasi ini menjadi titik fokus dan semuanya tentulah juga memerlukan waktu hingga pada posisi normal dan dianggap ideal untuk dilaksanakan.
Kemudian terkait dengan himbauan kepada pemerintah kota untuk berkata jujur karena dianggap tidak mampu menjalankan pemerintahan, ditambah lagi bahwa pemerintahan sekarang harus menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan sebelumnya.
Ini narasi-narasi yang tidak relevan, sangat dangkal dan tidak edukatif serta tidak layak dikembangkan karena hanya berpotensi mempolarisasi masyarakat.
Jadi penyelenggaraan pemerintahan itu adalah suatu sistem yang sifatnya berkelanjutan yang harus terus bergerak.
Adapun penyelenggaranya yang selalu berganti (dalam hal ini Walikota dengan jajarannya) diatur waktunya dalam bentuk periodesasi perlima tahunan. Masing-masing bertanggungjawab selama periodenya dalam bentuk LKPJ setiap tahun anggaran dan juga LKPJ selama 5 tahun atau LKPJ akhir masa jabatan.
Jadi setiap capaian keberhasilan adalah merupakan capaian oleh penyelenggara pemerintahan yang menjabat pada masanya.
Capaian-capaian tersebut merupakan realisasi dari target-target pertriwulan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang berjalan.
Sehingga tidak relevan lagi jika ada penilaian yang mengaitkan dengan capaian kinerja penyelenggara pemerintahan sebelumnya yang selesai periodenya.
Jadi prinsipnya adalah untuk kemajuan Kota Makassar, mari kita semua berpartisipasi aktif konstruktif, saat ini mungkin sedikit perlu lebih sabar memberi ruang kepada Pemkot berakselerasi, masih terlalu dini memberi simpulan penilaian dan dalam memberi penilaian sebaiknya dengan paramater dan indikator yang tepat.
Kita sebisa mungkin menghindari narasi-narasi yang tidak mendidik dan tidak membangun, sebagai wujud dalam memelihara keharmonisan dan kebersamaan.
Kita jangan terlalu banyak menatap kaca spion, karena pandangan ke kaca depan lebih luas. Suatu pepatah bijak Don’t dwell on the past, embrace the future.” (Jangan terpaku pada masa lalu, hadapi masa depan.)
Semoga pada 100 hari kerja pertama pemerintahan MULIA ini, merupakan prepare yang akan menjadi landasan kuat untuk merealisasikan seluruh program-programnya menuju Kota Makassar yang UNGGUL, INKLUSIF, AMAN dan BERKELANJUTAN.
Komentar