Pedoman Rakyat, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mewacanakan model Pilkada yang berbeda dengan sekarang ini.
Bagi daerah yang memiliki Indeks Pembangunan Rendah (IPM), usul Tito, harusnya tidak perlu dilakukan Pilkada langsung.
Mantan Kapolri itu menamainya yakni, Pilkada asimetris di Indonesia.
Baca Juga :
Ia juga menyarankan masyarakat tak perlu memandang aneh dan alergi bila penyelenggaraan Pilkada asimetris bisa diterapkan di Indonesia.
“Saya bilang Pilkada asimeteris mungkin perlu dipertimbangkan. Ini bukan sesuatu yang aneh, dan kita juga enggak perlu alergi dengan Pilkada asimeteris,” ujar Tito dalam Webinar yang digelar Nagara Institute, Sabtu (20/6).
Pilkada asimetris yang dimaksudkan Tito adalah sistem Pilkada yang memungkinkan daerah memiliki mekanisme berbeda dalam memilih kepala daerah.
Pilkada asimetris itu, kata dia, bisa digelar dengan didasarkan pada karakteristik daerah tertentu, seperti IPM, kemampuan fiskal, atau potensi konflik. Tito juga menyatakan IPM bisa menjadi salah satu indikator untuk melihat kedewasaan berdemokrasi.
“Kita harus melihat kedewasaan demokrasi. Di daerah itu betul-betul siap enggak rakyatnya untuk memilih pemimpin? Paham enggak mereka harus memilih pemimpin yang tepat,” lanjutnya.
“Untuk melihat kedewasaan demokrasi ini saya menyarankan agar –dan saya juga membaca di hasil penelitian LIPI– menggunakan IPM. Karena ada tiga hal yang diukur IPM Itu, yang pertama tingkat pendidikan, kedua tingkat kesehatan, yang ketiga adalah kemampuan rumah tangga. Sehingga nanti ada daerah dengan kategori IPM-nya tinggi,” urainya.
Sebagaimana diketahui, webinar yang digelar oleh Nagara Institute ini mengangkat tema “Mengapa Kita Butuh Kepala Daerah”. (zul)
Komentar