Dalam arahannya, Menkeu menegaskan bahwa rotasi dan penataan jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk memperkuat fungsi Kemenkeu, menjaga kerapihan struktur, serta meningkatkan kepercayaan publik. “Jabatan bukanlah fasilitas, melainkan fungsi. Jika dilihat sebagai fasilitas, kita sibuk menjaga posisi. Namun jika dilihat sebagai fungsi, kita sibuk bekerja,” ujar Menkeu.
Menkeu menyampaikan bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini relatif terjaga dengan baik. Daya beli masyarakat tetap kuat, pertumbuhan ekonomi positif, dan APBN berfungsi sebagai shock absorber sekaligus instrumen countercyclical yang efektif dalam beberapa triwulan terakhir. Seluruh unit di Kemenkeu memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ini, mulai dari BPPK yang memperkuat SDM hingga DJP yang menjaga penerimaan negara.
Baca Juga :
Menkeu juga mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Keputusan yang diambil akan langsung dirasakan masyarakat, sehingga tidak boleh ada titipan, transaksi, maupun perlakuan khusus. Integritas disebut sebagai pondasi utama, karena jika rusak maka kepercayaan publik akan hilang dan memperbaikinya akan jauh lebih sulit.
Menkeu menekankan bahwa jabatan adalah amanah untuk melayani negara, bukan sekadar posisi di Kemenkeu. “Kita tidak hanya memungut pajak, tetapi juga menjaga kepercayaan rakyat, memperkuat penerimaan negara, dan memastikan NKRI terus berdiri tegak,” pungkas Menkeu.
Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat transformasi kelembagaan dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara agar semakin efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Kementerian Keuangan terus berkomitmen untuk menjaga APBN sebagai instrumen yang sehat, kredibel, dan mampu melindungi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Komentar