Pedpmanrakyat.com, Makassar – Harapan masyarakat Kabupaten Bone terhadap keberadaan Bendung dan Embung Lalengrie kembali menjadi perhatian DPRD Sulawesi Selatan.
Komisi D DPRD Sulsel meminta proyek tersebut diaudit secara menyeluruh agar persoalan yang selama ini menghambat penyelesaiannya dapat segera terungkap.
Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Muhammad Sadar, saat rapat kerja bersama Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang (SDACKTR) Sulsel yang membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel Tahun 2025, Senin (15/6/2026).
Baca Juga :
Dalam rapat tersebut, Muhammad Sadar merekomendasikan agar proyek Bendung dan Embung Lalengrie dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai langkah untuk memastikan kondisi proyek sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat.
Menurutnya, audit diperlukan agar seluruh proses pelaksanaan proyek dapat diketahui secara transparan dan menjadi dasar dalam menentukan langkah penyelesaian ke depan.
“Kami ingin ada kepastian. Audit ini penting agar semua persoalan terbuka dengan jelas sehingga proyek yang sangat dibutuhkan masyarakat bisa segera mendapatkan solusi dan dilanjutkan sesuai aturan,” ujar Muhammad Sadar.
Legislator NasDem itu menilai keberadaan Bendung dan Embung Lalengrie memiliki peran strategis bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung kebutuhan irigasi dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Bone.
Karena itu, ia berharap pemerintah provinsi bersama instansi terkait dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut sehingga proyek yang telah lama menjadi harapan warga tidak terus berlarut-larut.
Komisi D DPRD Sulsel menegaskan akan terus mengawal penyelesaian proyek infrastruktur tersebut sebagai bagian dari upaya memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama para petani yang menggantungkan harapan pada ketersediaan sumber air yang memadai.
Komentar