Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota Komisi D, Muhammad Sadar, menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dinilai berdampak langsung pada kepercayaan rekanan dan keberlanjutan proyek di lapangan.
Hal itu disampaikan dalam rapat lanjutan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Sulsel, yang dipimpin Ketua Komisi D Kadir Halid, Senin (13/4/2026).
Sadar mengungkapkan, masih terdapat sisa utang proyek fisik dari tahun-tahun sebelumnya yang belum sepenuhnya terselesaikan. Berdasarkan catatannya, total utang sempat mencapai Rp368 miliar.
Baca Juga :
“Yang sudah terselesaikan sekitar Rp271 miliar hingga akhir 2023. Artinya masih tersisa Rp94 miliar di 2024. Dan hari ini kami dengar sudah dibayar Rp48 miliar, sehingga masih tersisa sekitar Rp46 miliar,” jelas Sadar.
Sadar menekankan pentingnya percepatan penyelesaian sisa utang tersebut agar tidak menimbulkan denda keterlambatan maupun menurunkan kepercayaan pihak rekanan terhadap pemerintah daerah.
“Kalau ini tidak segera diselesaikan, dampaknya bukan hanya denda, tapi juga kepercayaan rekanan terhadap Pemprov Sulsel bisa menurun,” tegasnya.
Tak hanya itu, Sadar juga menyoroti tantangan besar dalam pelaksanaan proyek multiyears (MYC) 2025–2027. Ia menyebut lonjakan harga material, khususnya aspal dan bahan bakar, telah melampaui asumsi awal kontrak.
Ketua fraksi NasDem Sulsel itu menuturkan, harga aspal yang sebelumnya berada di kisaran 360 dolar AS kini melonjak hingga 700 dolar AS. Begitu pula dengan harga BBM industri yang naik signifikan dari sekitar Rp19 ribu menjadi Rp30 ribu per liter.
“Kenaikannya sudah sangat tinggi, bahkan bisa sampai 70–80 persen dari harga awal. Ini tentu menjadi beban berat bagi rekanan di lapangan,” ujar Sadar.
Sadar meminta Dinas Bina Marga mempertimbangkan langkah strategis, termasuk kemungkinan skema penyesuaian harga (eskalasi), agar proyek tetap berjalan tanpa merugikan pihak kontraktor.
Di sisi lain, ia juga menyinggung kondisi laboratorium pengujian milik Bina Marga di Baddoka yang dinilai perlu mendapat perhatian. Menurutnya, meski masih berfungsi, peralatan yang digunakan sudah cukup tua dan kurang optimal.
“Seringkali rekanan justru melakukan pengujian di luar daerah seperti Bandung atau Surabaya. Padahal kita punya fasilitas sendiri di sini. Ini harus diperkuat,” katanya.
Legislator dapil Sulsel 6 meliputi Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, dan Kota Parepare itu mendorong adanya pembenahan dan pengadaan alat baru agar laboratorium tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal dan mendukung kualitas pekerjaan infrastruktur di daerah.
Komentar