Pedomanrakyat.com, Makassar – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Sulawesi Selatan bersiap menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil), di Hotel Claro Makassar pada 22 hingga 23 Desember 2025.
Muswil PPP Sulsel menjadi yang pertama digelar secara nasional pasca Muktamar. Dimana sejumlah agenda akan dibahas, salah satunya pemilihan Ketua DPW.
Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan Amir Uskara, menegaskan bahwa Muswil kali ini tidak lagi menggunakan mekanisme lama berupa pemilihan langsung ketua wilayah.
Baca Juga :
Forum tertinggi partai di tingkat provinsi tersebut hanya akan memilih tim formatur yang nantinya bertugas menyusun kepengurusan DPW, termasuk menentukan figur ketua wilayah.
“Muswil Sulsel ini menjadi yang pertama di Indonesia setelah Muktamar. Agenda utamanya bukan memilih ketua wilayah, melainkan membentuk tim formatur,” kata Imam, kepada awak media di Makassar, Jumat (19/12/2025).
Bendahara Umum DPP PPP itu menjelaskan, mekanisme tersebut merupakan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Untuk wilayah dengan jumlah DPC di atas 15, formatur yang dibentuk berjumlah tujuh orang.
Di Sulawesi Selatan terdapat 24 DPC kabupaten dan kota, sehingga komposisi formatur ditetapkan tujuh orang.
Susunan tim formatur terdiri atas satu perwakilan DPP, satu perwakilan DPW, serta lima orang dari unsur DPC. Lima formatur dari DPC inilah yang dipilih melalui mekanisme suara oleh seluruh DPC peserta Muswil.
“DPC mengusulkan nama-nama calon formatur dari unsur DPC. Kalau jumlahnya lebih dari lima, maka dipilih berdasarkan suara terbanyak. Voting hanya untuk memilih formatur, bukan ketua wilayah,” jelas Imam.
Setelah tujuh formatur terbentuk, hasilnya akan diserahkan kepada DPP PPP. Penetapan ketua wilayah sepenuhnya menjadi kewenangan tim formatur bersama DPP. Menurut Imam, pola ini dirancang untuk meminimalkan potensi konflik internal yang kerap muncul pascamusyawarah.
“Penentuan ketua tidak dilakukan di forum Muswil. Ini untuk menghindari gesekan dan perpecahan, yang selama ini sering berujung pada kader pindah ke partai lain,” ujarnya.
Imam menegaskan, nama-nama yang masuk dalam tim formatur tidak otomatis menjadi calon ketua wilayah. Bahkan, formatur memiliki kewenangan mengusulkan figur di luar tim formatur sebagai ketua DPW, sepanjang disepakati bersama dan difinalkan oleh DPP.
“Formatur itu peramu kepengurusan. Tidak ada keharusan ketua wilayah berasal dari unsur formatur,” tegas Imam
Dalam Muswil nanti, terdapat 24 DPC yang memiliki hak suara. Selain itu, empat badan otonom partai digabung menjadi satu suara sesuai ketentuan organisasi.
Tidak ada mekanisme pendaftaran terbuka calon ketua wilayah, karena seluruh proses diarahkan untuk menjaga soliditas internal partai. “PPP ingin memastikan kaderisasi berjalan sehat,” pungkasnya.
Komentar