Pedomanrakyat.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, mengajak semua stakeholder yang terlibat dalam Pemilu 2024 untuk berkomitmen memerangi praktik politik uang. Hal itu perlu dilakukan demi menghadirkan pesta demokrasi yang bersih dan transparan.
Saan menegaskan itu menanggapi pernyataan anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, soal adanya kerawanan praktik politik uang menjelang Pemilu 2024.
”Soal potensi kerawanan, lebih khusus lagi soal kerawanan dalam politik uang, maka penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), pemerintah serta partai politik, juga masyarakat, harus benar-benar konsern untuk mengatasi terkait dengan soal kerawanan politik uang,” ujar Saan sebelum mengikuti sidang tahunan MPR RI dan Sidang Paripurna DPR RI 2023, Rabu (16/8).
Baca Juga :
”Politik uang itu bagian dari salah satu variabel yang bisa merusak demokrasi itu sendiri. Politik uang juga bisa mencederai proses pemilu yang bersih, pemilu yang jujur, transparan, akuntabel,” kata Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu.
Sebelumnya, anggota Bawaslu, Lolly Suhenty menjelaskan pemetaan kerawanan politik uang di lima provinsi paling rawan.
“Pertama adalah Maluku Utara dengan skor 100. Kemudian diikuti empat provinsi di bawahnya, yakni Lampung skor 55,56, Jawa Barat skor 50, Banten skor 44,44, dan Sulawesi Utara dengan skor 38,89,” kata Lolly, seperti dikutip dari laman bawaslu.go.id, Selasa (15/8).
Komentar