Pedomanrakyat.com, Jakarta – Bawaslu mengkaji dugaan pelanggaran deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung bakal capres 2024 Anies Baswedan.
Partai NasDem menilai pernyataan Bawaslu tersebut diskriminatif.
“Terlalu diskriminatif,” kata Waketum Partai NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Sabtu (25/3/2023).
Baca Juga :
NasDem membandingkan ketika Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) deklarasi tak ada pernyataan Bawaslu soal mengkaji dugaan pelanggaran.
“Ketika deklarasi KIB, tidak ada pernyataan itu, Gerindra dengan PKB, tidak ada pernyataan itu, ya kan? Ketika ada pengumuman koalisi pendukung Anies ada pernyataan. Itu namanya diskriminatif,” ujar Ali.
Oleh sebab itu, NasDem heran dengan sikap Bawaslu. NasDem mempertanyakan aturan apa yang dilanggar oleh Koalisi Perubahan saat deklarasi.
“Kalau mau buat suatu pelanggaran, buat aturannya dulu dilanggar. Bentuk aturan untuk dilanggar, kalau nggak ada aturannya apa yang dilanggar?” imbuhnya.
Partai NasDem, PKS, dan Demokrat resmi sebelumnya mendeklarasikan koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP untuk mengusung Anies Baswedan capres 2024.
Bawaslu akan mengkaji ada tidaknya pelanggaran terkait kegiatan deklarasi oleh tiga partai itu.
“Kami akan mempelajari itu ya, mengkaji itu apakah itu termasuk pelanggaran atau tidak,” kata Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).
Komentar