Pedomanrakyat.com, Makassar – Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, tidak menaikkan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dinilai sebagai langkah berani sekaligus rasional dalam menjaga kondisi perekonomian masyarakat.
Pakar Ekonomi, Prof. Dr. H. Marsuki, DEA, Ph.D menilai, kebijakan tersebut menarik untuk dilihat dari perspektif rasionalitas kebijakan fiskal, khususnya di tengah kondisi daya beli masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan.
Baca Juga :
Menurut Prof Marsuki, keputusan Pemprov bersama DPRD Sulsel untuk mempertahankan tarif BBNKB dan PBBKB merupakan pilihan kebijakan yang dapat mencegah munculnya efek domino terhadap perekonomian.
“Keputusan Gubernur Sulsel untuk tidak menaikkan tarif pajak, khususnya BBNKB dan PBBKB yang didukung oleh DPRD, saya kira merupakan keputusan berani dan menarik untuk dievaluasi dari perspektif rasionalitas yang mendasari keputusan tersebut,” kata Prof Marsuki kepada media, Sabtu (29/8/2026).
Ia melihat, kebijakan tersebut kemungkinan besar mempertimbangkan dampak lanjutan yang dapat terjadi apabila tarif pajak dinaikkan, terutama terhadap biaya logistik dan distribusi, harga barang kebutuhan pokok, serta daya beli masyarakat.
“Sepertinya keputusan tersebut terutama dimaksudkan untuk mencegah efek domino negatif akibat kenaikan biaya logistik dan distribusi, harga barang pokok, dan penurunan daya beli masyarakat yang saat ini sedang tidak kondusif perkembangannya,” jelasnya.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas) ini menilai, kebijakan mempertahankan tarif pajak juga sejalan dengan pendekatan optimalisasi basis pajak atau tax base, dibandingkan hanya mengandalkan peningkatan tarif atau tax rate.
Kata dia, pemerintah daerah tidak selalu harus meningkatkan penerimaan melalui kenaikan tarif. Optimalisasi basis pajak dapat menjadi pilihan dengan memperluas kepatuhan dan mengoptimalkan potensi wajib pajak yang sudah ada.
“Jadi, pilihan kebijakan tersebut dari perspektif teori sesuai pendekatan strategi optimalisasi pada basis pajak (tax base) dibanding strategi berbasis tarif pajak (tax rate),” katanya.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat menjaga aktivitas ekonomi agar tidak tertekan akibat meningkatnya biaya transaksi.
“Artinya, Pemprov lebih fokus pada strategi intensifikasi fiskal, digitalisasi layanan, dan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” lanjut Prof Marsuki.
Lebih jauh, Prof Marsuki menyebut kebijakan tersebut berpotensi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, terutama apabila dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang efisien, bertanggung jawab, dan transparan.
Menurutnya, efisiensi belanja APBD perlu diarahkan pada program-program yang memberikan dampak ekonomi lebih luas dan memiliki efek pengganda (multiplier effect) terhadap masyarakat.
“Dampaknya diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemprov, apalagi jika dilakukan bersamaan dengan strategi efisiensi belanja APBD secara bertanggung jawab dan transparan,” ujarnya.
“Fokus pada belanja-belanja yang mempunyai dampak multiplier positif pada sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, meningkatkan daya beli, dan menciptakan stabilitas harga kebutuhan pokok rakyat kebanyakan,” pungkas Prof Marsuki.
Sebelumnya, Pemprov Sulsel bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulsel sepakat untuk tidak menaikkan tarif BBNKB dan PBBKB dalam pembahasan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dalam rapat paripurna DPRD Sulsel, pada Rabu (26/8/2026) malam, disepakati bersama bahwa tarif BBNKB dan PBBKB tetap pada tarif yang berlaku saat ini.
Sebelumnya, terdapat usulan penyesuaian tarif BBNKB dari 7,5 persen menjadi 10 persen dan PBBKB dari 7 persen menjadi 9 persen. Namun, setelah melalui pembahasan bersama, usulan tersebut tidak dilanjutkan. (*)
Komentar