Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Luwu Utara, Jumail Mappile, dan dihadiri oleh jajaran pengelola PAD lintas perangkat daerah.
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati menekankan pentingnya langkah konkret dan realistis untuk mengejar target pendapatan daerah, mengingat capaian PAD saat ini masih jauh dari harapan.
“Kondisi keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. Target pajak daerah tahun ini sebesar Rp62 miliar, namun hingga April baru tercapai 10%. Sementara untuk retribusi daerah, dari target Rp68 miliar, capaian baru 14%,” ungkapnya.
Baca Juga :
Jumail juga menyoroti pentingnya menyesuaikan target pendapatan dengan kemampuan riil masing-masing perangkat daerah, agar tidak terjadi ketimpangan antara beban kerja dan kapasitas.
“Ada dinas yang kemampuannya hanya Rp100 juta, tapi disuruh capai Rp200 juta. Ini tidak realistis. Ke depan, penetapan target pendapatan harus diawali dengan perhitungan yang cermat melalui uji petik, agar angka yang dibawa ke DPR benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.” ujarnya.
Meskipun demikian, Pemda tetap mendorong perangkat daerah untuk bisa melampaui target yang nantinya ditetapkan.
“Kita ingin target itu realistis. Tetapi nanti pada pelaksanaannya kita tetap berupaya maksimal agar lebih dari target yang bisa kita dapatkan. Disitulah nanti pimpinan daerah memberikan reward kepada SKPD yg mencapai lebih dari target tersebut,” ucap Jumail.
Sebagai langkah strategis, Pemerintah Daerah berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Intensifikasi PAD yang akan bekerja secara intensif dan terjadwal untuk memantau pencapaian pendapatan di setiap perangkat daerah. Satgas ini akan melakukan evaluasi bulanan dan turut memberi dukungan teknis terhadap kendala yang dihadapi pengelola PAD.
Wakil Bupati juga mengusulkan agar Pemda Luwu Utara melakukan studi tiru ke daerah lain yang telah berhasil meningkatkan PAD secara signifikan.
“Kalau perlu kita studi tiru, mulai dari bagaimana struktur administrasi Satgas dibentuk, pembagian tugas tiap anggota, mekanisme pelaporan bulanan, hingga strategi identifikasi sumber-sumber baru PAD,” jelasnya.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan daerah, menjaga keberlanjutan program-program prioritas, serta memastikan pembayaran hak-hak pegawai dapat dilakukan tepat waktu.
Komentar