Pedomanrakyat.com, Maros – Pemerintah Kabupaten Maros melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros menggelar rapat pembahasan terkait capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta camat se-Kabupaten Maros sebagai bentuk sinergi dalam memperkuat kinerja pendapatan daerah.
Baca Juga :
Kepala Bapenda Maros, M Ferdiansyah, dalam pemaparannya menjelaskan, pembahasan tersebut difokuskan pada evaluasi capaian PAD tahun berjalan dan langkah optimalisasi menjelang akhir tahun anggaran.
Ia menegaskan, pihaknya akan kembali melakukan optimalisasi PAD di 14 kecamatan untuk memastikan capaian pendapatan bisa mencapai 100 persen.
”Bapenda terus berupaya melakukan percepatan dan optimalisasi di semua sektor, termasuk menuntaskan berbagai kendala administrasi, khususnya pada PBB-P2. Target kami, seluruh permasalahan administratif bisa diselesaikan agar sistem pendataan dan pembayaran pajak semakin tertib dan akurat,” ujar mantan Kadisparpora. M Ferdiansyah.
Sementara itu, Wakil Bupati Maros, H Muetazim Mansyur, dalam amanatnya menyampaikan sejumlah OPD di lingkup Pemkab Maros juga tengah berupaya meningkatkan capaian PAD tahun 2025.
”Beberapa dinas telah melakukan revisi target PAD pada APBD Perubahan, seperti Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pekerjaan Umum. Namun,
Alhamdulillah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjadi satu-satunya OPD yang telah mencapai target PAD 100 persen. Kami harap OPD lainnya bisa segera menyusul,” jelas Muetazim.
Ia juga menyoroti sejumlah kendala di tingkat kecamatan terkait perubahan peraturan PBB-P2 yang perlu dibenahi agar tidak menghambat proses pendataan dan penagihan pajak.
”Masih banyak objek pajak yang belum teridentifikasi dengan jelas pemiliknya. Tahun depan kita akan lakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara menyeluruh agar pada 2026 persoalan ini bisa benar-benar terselesaikan,” tutupnya.
Rapat tersebut menjadi momentum penting bagi Pemkab Maros untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memastikan pengelolaan PAD berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan menuju kemandirian fiskal daerah.
Komentar