Pemkab Sidrap Siap Dukung Pemeriksaan LKPD 2024

Muh Saddam
Muh Saddam

Selasa, 15 April 2025 23:15

Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, mengikuti entry meeting pemeriksaan LKPD dan LKKL 2024.
Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, mengikuti entry meeting pemeriksaan LKPD dan LKKL 2024.

Pedomanrakya.com, Sidrap – Pemerintah Kabupaten Sidrap mengikuti entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta koordinasi pemeriksaan LKPD dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2024, Selasa (15/4/2025).

Kegiatan ini diikuti secara daring (dalam jaringan) di ruang kerja Bupati Sidrap.

Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, mengikuti kegiatan tersebut didampingi Penjabat Sekda, Andi Rahmat Saleh, Inspektur Kabupaten, Mustari Kadir, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Sahabuddin.

Hadir pula Sekretaris Inspektorat, Suardi, Sekretaris BKAD, Andi Alauddin K., Kabid Perencanaan Anggaran, Sunandar Priyoatmojo, serta Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Fadli Yacub.

Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) VI BPK RI, Dr. Laode Nusriadi, dalam sambutannya menjelaskan, entry meeting bertujuan mengomunikasikan lingkup, sasaran, dan fokus pemeriksaan LKPD Tahun 2024.

“Selain itu, entry meeting menjadi ajang untuk meningkatkan koordinasi pemeriksaan LKPD dan LKKL serta memperkuat sinergi tata kelola keuangan negara dan daerah,” jelasnya.

Anggota BPK VI RI, Dr. H. Fathan Subchi, mengungkapkan bahwa pemeriksaan pendahuluan atas LKPD 2024 telah rampung. Selanjutnya, seluruh pemerintah daerah akan menyerahkan LKPD audited sebagai dasar pemeriksaan terperinci.

“Pemeriksaan LKPD bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan berdasarkan empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas sistem pengendalian intern,” paparnya.

Fathan menyebut, pemeriksaan tahun ini difokuskan pada area berisiko tinggi, seperti belanja bantuan sosial, belanja tak terduga, hibah, serta belanja modal yang menggunakan metode pengadaan langsung atau pelunasan utang konstruksi dari tagihan pihak ketiga.

Ia menekankan agar pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat sistem pengendalian intern, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Fathan juga menegaskan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

“BPK akan memantau tindak lanjut atas seluruh rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan,” ujarnya.

Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah usai kegiatan menyatakan kesiapan Pemkab Sidrap senantiasa mendukung pemeriksaan BPK dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel

Ia pun berharap apa yang menjadi rekomendasi pemeriksaan BPK untuk segera ditindaklanjuti. Termasuk dalam penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan guna mendukung kelancaran pemeriksan

“Intinya kami siap mendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK, dengan harapan pengelolaan keuangan kita ke depan lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, entry meeting ini diikuti sejumlah pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota secara daring maupun luring.

 Komentar

Berita Terbaru
Politik01 Oktober 2026 23:36
Resmi Ditutup, 134 Peserta Siap Ikuti Pelatihan Relawan Penegakan Hukum Pemilu Bawaslu Sulsel
Pedomanrakyat.com, Makassar – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan mencatat tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti ...
Metro01 Oktober 2026 23:13
Hari Kesaktian Pancasila, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Ajak ASN Hidupkan Nilai-Nilai Pancasila
Pedomanrakyat.com, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat untuk...
Nasional01 Oktober 2026 22:31
Pemerintah Siapkan Pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional
Pedomanrakyat.com, Jakarta – Pemerintah menyiapkan pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BP-GMN) untuk memperkuat tata kel...
Metro01 Oktober 2026 22:08
APBD-P 2026 Makassar Rp5,26 Triliun, Appi: Layanan Dasar dan Kebutuhan Warga Jadi Prioritas
Pedomanrakyat.com, Makassar – Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar resmi mengetok palu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AP...