Pedoman Rakyat, Makassar – Terjadinya keterlambatan pembayaran rekanan dalam proyek yang dikerjakan di Pemprov Sulsel seolah sejumlah Asosiasi Konstruksi tinggal diam. Tentu hal ini patut dipertanyakan, mestinya para asosiasi konstruksi bersuara memperjuangkan nasib para kontraktor.Â
Terkait hal ini, Pemerhati usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Syahrir Firdaus angkat bicara. Lelaki yang akrab dipanggil dengan Son itu sangat prihatin melihat tak satupun asosiasi angkat bicara terkait nasib para jasa kontraktor yang hingga kini belum terbayarkan di Lingkup Pemprov Sulsel.
“Saya membaca marak pemberitaan terkait kontraktor yang mengerjakan proyek di Pemprov Sulsel belum dibayar, tapi para asosiasi konstruksi hanya diam. Tentunya saya sangat prihatin dengan para kontraktor,” kata Son, begitu sapaan karibnya.
Baca Juga :
Son menyampaikan, Asosiasi konstruksi sebagai tempat berlindungnya para kontraktor, jika terjadi permasalah mestinya mampu memberi solusi, memperjuangkan nasib para kontraktor yang kini belum dibayarkan oleh Pemprov Sulsel.
“Perusahaan perusahaan jasa konstruksi kan masuk asosiasi konstruksi. Jadi para asosiasi ini jangan hanya mau enak, mengambil iuran saja dengan anggotanya, tapi saat mereka mengalami kesulitan asosiasi hanya diam, tidak ada upaya pembelaan,” ujar Son.
Son berharap para Asosiasi memiliki kepedulian memperjungkan, membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi Sulsel menyelesaikan pembayaran pengerjaan proyek.
“Kasihan para kontraktor yang belum dibayar, mereka adalah pengusaha kecil. Asosiasi harus ikut bergerak memperjuangkan nasib mereka,” harap Son. Â
Sebagaimana diketahui sejumlah kontraktor yang menggarap proyek fisik maupun pengadaan di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang hingga saat ini belum terbayar.
Diduga, pembayaran tidak dilakukan oleh Pemprov Sulsel, karena kas keuangan kosong. Padahal tanggungjawab pekerjaan telah diselesaikan pada awal Desember 2020. (dir)
Komentar