Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Golkar, Kadir Halid, turun langsung ke tengah masyarakat dalam agenda pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel di Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Jumat (24/4/2026).
Kunjungan tersebut berlangsung hangat dan penuh dialog, dihadiri Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, serta warga setempat yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai aspirasi.
Salah satu persoalan yang mencuat adalah kondisi drainase di lorong-lorong warga yang dinilai belum optimal. Warga mengeluhkan genangan air yang kerap terjadi meski hujan dengan intensitas ringan.
Baca Juga :
Menanggapi hal tersebut, Kadir Halid mengakui bahwa persoalan drainase memang menjadi keluhan yang hampir merata di berbagai wilayah di Kota Makassar.
“Warga menyampaikan kalau hujan sedikit saja sudah tergenang. Ini bukan soal luasnya drainase, tapi karena alirannya buntu atau tidak mengalir dengan baik,” ujar Kadir.
Ketua komisi D DPRD Sulsel itu menilai persoalan ini membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi dari pemerintah kota. Menurutnya, langkah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Drainase oleh Wali Kota Makassar menjadi upaya positif yang perlu didukung bersama.
“Kita harapkan Satgas ini bisa turun langsung melihat kondisi di lapangan, mencatat persoalan, dan segera melakukan penanganan,” terangnya.
Selain persoalan drainase, warga juga menyampaikan aspirasi terkait bantuan pembangunan masjid. Kadir Halid menyatakan siap menindaklanjuti usulan tersebut jika dilengkapi dengan proposal resmi.
“Kalau ada proposalnya, tentu akan kami sampaikan ke Pak Gubernur agar bisa dibantu,” kata Plt Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel itu.
Dalam kesempatan itu, Kadir juga mengajak masyarakat untuk turut aktif mengawasi jalannya program pemerintah. Ia menekankan bahwa partisipasi warga sangat penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan.
“Kami berharap masyarakat tidak ragu untuk mengkritisi dan memantau program pemerintah. Jika ada hal yang tidak sesuai, silakan disampaikan ke DPRD,” kuncinya.
Komentar