Persoalan Honorer Harus Selesai Sebelum Tahun 2023

Editor
Editor

Rabu, 29 Januari 2020 16:35

Persoalan Honorer Harus Selesai Sebelum Tahun 2023

Pedoman Rakyat, Jakarta – Komitmen Pemerintah untuk menghilangkan tenaga honorer pada tahun 2023 mendapat respon beragam, terutama dari para guru yang berstatus honorer di sejumlah sekolah negeri di daerah. Sebelum tahun 2023, persoalan ini harus tuntas untuk kenyamanan kerja dan hidup para tenaga honorer tersebut.

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Agung Budi Santoso di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020), saat menerima delegasi kepala sekolah dari Kota Bandung dan Kota Cimahi. Komisi II akan memberi perhatian penuh soal ini sekaligus memperjuangkan nasib para guru honorer. Persoalan ini, kata Agung, jadi perbincangan hangat di Komisi II DPR RI.

“Komitmen ini harus kita matangkan betul. Kebijakan ini harus tuntas. Tahun 2023 tidak boleh lagi menerima honorer, tapi yang sudah honorer bagaimana. Kebutuhan kementerian dan lembaga ini luar biasa. Di DPR saja banyak kekurangan dan kekurangan itu diisi honorer. Kekurangnya pasti, karena ada yang pensiun. Tahun 2020 ini saja ada sekitar 55 ASN yang pensiun di DPR. Tahun lalu kita dapatkan 59 ASN,” ungkap legislator dapil Jawa Barat I ini.

Komitmen jelang 2023 ini cukup meresahkan para guru honorer di daerah. Pemerintah diimbau memberi penjelasan yang memadai untuk ketenangan nasib para honorer. “Mereka bertanya-tanya bagaimana nasibnya, apakah pensiun atau alih status. Ini masih menjadi pembicaraan hangat di Komisi II. Kami harus perjuangan kepentingan rakyat. Jangan sampai rencana pengahapusan tenaga honorer ini, mereka jadi terlantar. Itu tidak boleh. Mereka bisa alih status menjadi PNS atau PPPK,” tandas Agung lagi.

Persoalan ini dari Pemrintahan ke pemerintahan berikutnya belum juga tuntas. Bahkan, DPR RI sempat menggelar rapat gabungan semua komisi dengan Pemerintah membahas persoalan honorer. “Nanti kita buat rumusan yang betul-betul pas, sehingga tidak ada lagi kekosongan. DPR sudah sepakat bahwa para tenaga honorer dapat perhatian. Malah Pak Cornelis (Anggota Komisi II F-PDI Perjuangan), mengusulkan, guru-guru di daerah terpencil tak perlu dites, langsung diterima saja, karena belum tentu ada yang mau ngajar di situ,” tutup Agung.(map)

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah22 September 2023 18:52
Pj Gubernur Sulsel Sebut Bantaeng Bisa Jadi Contoh Daerah Lain
Pedomanrakyat.com, Makassar – Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, menyebut, Kabupaten Bantaeng bisa menjad...
Metro22 September 2023 18:41
Bappenas Siapkan Rp581 Miliar untuk Infrastruktur Jalan di Sulsel
Pedomanrakyat.com, Makassar – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappen...
Politik22 September 2023 16:01
Bersatu dengan Relawan, Ribuan Kader NasDem se-Sulsel Berkumpul di Jalan Gembira Anies di Makassar
Pedomanrakyat.com, Makassar – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Selatan Rusdi Masse (RMS) dan Sekretaris DPW Syaharuddin...
Politik22 September 2023 10:30
Pendaftar Online Sudah 40-an Ribu, Peserta Jalan Gembira Anies Bakal Membludak
Pedomanrakyat.com, Makassar – Gerak jalan gembira yang akan dihadiri Bakal Calon Presiden RI, Anies Rasyid Baswedan, bersama dengan Bakal Calon ...