Pedoman Rakyat, Makassar – Pj wali kota Makassar Rudy Djamaluddin mempertegas tolak melakukan komunikasi dengan tim transisi bentukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih, Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi.
Sikap Rudy Djamaluddin ini pun menuai kritik dari DPRD Makassar. Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Azwar menilai sikap Pj Walikota terlihat begitu arogan menolak pertemuan dengan tim transisi jagoan Partai NasDem-Gerindra itu.
“Sangat arogan sekali. Harusnya sebagai Pj wali kota Makassar mampu menciptakan kondisi yang menyejukkan,” kata Azwar, usai rapat paripurna di DPRD Makassar, Kamis (28/1/2021).
Azwar kemudian menduga, pemprov Sulsel mendorong Rudy Djamaluddin sebagai penjabat wali kota Makassar kala itu untuk kepentingan kelompok tertentu. Bukan karena untuk masyarakat kota Makassar secara umum. “Maaf saja, patut dicurigai seperti itu,” Azwar menambahkan.
Asal diketahui, tim transisi pun dibentuk guna merumuskan langkah-langkah kongkrit yang sesuai dengan visi-misi dan program strategis Danny-Fatma. Termasuk penataan ulang sistem pemerintahan.
Komposisi Tim Transisi diisi oleh sejumlah figur berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebut saja mantan Pj Wali Kota Makassar Prof Yusran Yusuf, Guru Besar Tata Negara Unhas Prof Aminuddin Ilmar, tokoh koalisi keumatan Ustaz Iqbal Djalil, dan ahli tata ruang Naidah Naing.
Diberitakan sebelumnya, Pj Walikota Makassar Rudy Djamaluddin merasa tidak begitu penting melakukan komunikasi dengan Tim Transisi tersebut. Fokusnya sekarang ini adalah bekerja jelang masa jabatannya sebagai Penjabat sementara berakhir.
“Iya seperti yang saya bilang kemarin, kan tidak ada yang mendesak, karena toh ini kan sudah ditetapkan. Kewajiban saya, apa yang saya jalankan sudah pada batas akhir,” katanya usai divaksin kedua di Puskesmas Makkasau, Makassar, Kamis (28/1/2021).
Ia menyarankan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar bersama tim transisinya, fokus menjalankan program pembangunan yang telah disusun DPRD dan Pemkot Makassar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Yang penting poinnya itu adalah sebenarnya mereka mempersiapkan kalau sudah masuk apa yang mau dibikin, nah ini kan APBD sudah ada, kemudian jadi sudah siap rumusannya. Jadi kalau dia masuk sudah lalukan review, itu yang penting,” tambahnya.
Rudy kemudian mengusulkan, agar program Pemkot Makassar yang saat ini tidak sejalan dengan visi misi Danny-Fatma bisa diganti dan atau dihapuskan pada APBD-Perubahan nanti.
Sehingga, tak perlu lagi ada perbincangan bersama Danny dan Fatma untuk membahas program yang akan dijalankan Pemkot Makassar ke depan.
Komentar