Pedomanrakyat.com, Jakarta – Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, menilai sorotan media terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi membuka peluang politik bagi putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut pada masa depan.
Menurut Dedy, perhatian publik terhadap Gibran menguat setelah gugatan mengenai syarat pendidikannya diajukan pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dedy menilai Gibran berpeluang menjadi kandidat politik potensial jika mampu menjawab keraguan publik yang berkembang.
Baca Juga :
“Dengan berkibarnya nama Gibran di hampir seluruh media nasional maupun lokal, di seluruh platform media nasional maupun internasional, ia malah berpotensi menjadi kandidat potensial ke depan jika bisa menjawab satu keraguan dengan mantap,” tulis Dedy melalui akun X pribadinya, dikutip Senin (12/10/2026).
Dedy juga menegaskan bahwa MK tidak menyatakan Gibran sebagai wakil presiden ilegal dalam amar putusannya.
“Tapi apa pun itu, MK tidak pernah menyebutkan dalam amar putusannya bahwa @gibran_tweet adalah Wapres ilegal. Artinya, beliau adalah Wapres RI yang sah menurut konstitusi,” tulisnya.
Sebelumnya, MK menyatakan permohonan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima. Majelis beralasan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan pasangan calon presiden atau wakil presiden peserta Pilpres 2024.
Dalam pertimbangan putusan, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyatakan MK tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat.
Putusan tersebut menjadi bagian dari polemik yang terus bergulir mengenai latar belakang pendidikan Gibran.
Komentar