Pedomanrakyat.com, Makassar – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulawesi Selatan melakukan kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri RI terkait dengan konsultasi Pra Penetapan Propemperda tahun 2024.
Konsultasi ini dipimpin oleh Rudy Pieter Goni selaku Ketua Bapemperda dan A. Muchtar Mappatoba selaku Wakil Ketua dan dihadiri oleh Anggota Bapemperda dan Tim Ahli/Kelompok Pakar DPRD Prov. Sulsel, serta perwakilan dari Biro Hukum Setda Pro. Sulsel.
Pertemuan yang dilaksanakan di Lantai 15 Gedung H Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Senin (16/10/2023). Diterima langsung oleh Ramandhika Suryasmara, SH. MH. selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda.
Baca Juga :
Di awal pertemuan, Rudy Pieter Goni menyampaikan apresiasi atas penerimaan pihak dari Kemendagri terkait dengan konsultasi yang dilakukan Bapemperda DPRD Sulsel ini.
“Kami hadir di sini untuk melakukan konsultasi terkait judul-judul ranperda yang diajukan oleh DPRD dan usul Gubernur untuk Propemperda tahun 2024,” tutur RPG sapaan akrab Rudy.
“Kami tidak hanya mengajukan judul ranperda saja, tetapi juga melampirkan latar belakang pengajuan ranperda, dasar hukum, ruang lingkup dan arah tujuan pembahasan, serta objek yang akan diatur,” tambahnya.
Adapun daftar usulan judul-judul ranperda untuk Propemperda Tahun 2024 sebanyak 14 ranperda, yang terdiri dari 11 ranperda usul inisiatif DPRD dan 3 ranperda usul Gubernur.
Yakni 11 usulan judul-judul ranperda inisiatif DPRD antara lain, Ranperda tentang Desa Wisata, Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Sulawesi Selatan Menuju Indonesia Emas 2045.
Kemudian, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, Ranperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PT. Jamkrida, Ranperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusda Agribisnis.
Berikutnya, Ranperda tentang Science Techno Park, Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Ranperda Perubahan Bentuk Badan Hukum PT. Bank Sulselbar, Ranperda tentang Pemeliharaan Kerukunan dalam Keberagamaan di Sulsel.
Serta Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Sulsel, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Sementara untuk ranperda usul Gubernur yaitu Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (Geopark), Ranperda tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
Ramandhika Suryasmara mengapresiasi atas usulan judul-judul ranperda untuk Propemperda Sulsel untuk tahun 2024. Tentunya kita memberi apresiasi atas kerja-kerja Bapemperda DPRD Sulsel ini, khususnya terkait dengan pembahasan ranperda-ranperda, tambahnya.
Penyusunan Propemperda ini diatur di dalam Permendagri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Di mana penyusunan Propemperda didasarkan atas perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan aspirasi masyarakat daerah.
Ramandhika Suryasmara juga menyampaikan bahwa penyusunan Propemperda ini lebih memperhatikan skala prioritas pembentukan ranperdanya dan lebih menekankan pembentukan Perkada terhadap perda-perda yang sudah ditetapkan bersama antara DPRD dan Gubernur.
Di akhir pertemuan, Ketua Bapemperda menyampaikan bahwa pembahasan dan penetapan Propemperda ini dilakukan sebelum penetapan APBD Provinsi, sesuai dari amanah Permendagri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Pengajuan judul-judul ranperda untuk Propemperda Tahun 2024 ini tidak hanya memperhatikan skala prioritas, tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan tentunya Provinsi Sulawesi Selatan ketika sudah terbit menjadi Perda nantinya, tutup RPG.
Konsultasi ini ditutup oleh foto bersama oleh Pimpinan dan Anggota Bapemperda bersama Kelompok Pakar DPRD Sulsel bersama pihak dari Kemendagri RI.
Komentar