Pedomanrakyat.com, Makassar – DPRD Kota Makassar melakukan Rapat kerja membahas Monitoring dan Evaluasi (Monev) program kerja OPD triwulan ketiga tahun anggaran 2024 bersama mitra kerja. Agenda ini dijadwalkan 09 – 10 Desember 2024.
Mengawali rapat kerja, Komisi D DPRD Makassar Bidang Kesejahteraan Rakyat, mengundang Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempauan dan Perlindungan Anak serta Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya, Rabu (09/12/2024).
Anggota Komisi D DPRD Makassar dari Fraksi NasDem Odhika Cakra Satriawan, menyampaikan pentingnya monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan dalam APBD TA 2024 bisa berjalan sesuai target.
Baca Juga :
“Yang perlu diperhatikan oleh OPD adalah penganggaran, sebab disitu acuan kinerjanya. Artinya, evaluasi kinerja ini diukur sejauh mana kemampuan OPD dalam mengelolah anggaran mereka dengan efektif dan efisien,” ungkap Legislator NasDem Odhika, di hadapan mitra kerja Komisi D DPRD Makassar.
Untuk Disdik, Odhika menekan pentingnya sosialisasi yang lebih intensif agar program beasiswa SD-SMP bisa lebih menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu.
“Jadi, Disdik harus lebih rutin melakukan sosialisasi menurut saya,” tambahnya. Selain itu, Odhika berharap agar jumlah penerima beasiswa bisa ditingkatkan pada tahun mendatang.
“Kita juga berharap tahun depan bisa ditambah lagi penerimanya, sehingga mereka tidak pusing lagi mengenai biaya pendidikan dan bisa fokus dalam belajar,” jelasnya.
Menurutnya, pendidikan adalah kunci untuk kemajuan Kota Makassar, dan perhatian terhadap generasi muda merupakan hal yang sangat penting.
Odhika menekankan pentingnya kerjasama antara DPRD dan Dinas Pendidikan untuk memastikan program beasiswa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
“Kerjasama ini penting agar program beasiswa bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Sementara itu, mengacu dari hasil reses beberapa hari lalu mengenai banyaknya pengaduan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Odhika meminta Dinsos untuk memprioritaskan Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
“Untuk itu diperlukan data valid masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan dan layak mendapat bantuan dari Pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut kata Odihka, juga mempertanyakan kelanjutan pekerjaan revitalisasi karebosi ke Dispora Makassar. “Ini soal pekerjaan proyek revitalisi karebosi bagaimana kelanjutannya kedepan? jangan sampai terbengkalai,”ungkapnya.
Kejelasan ini dipertanyakan Legislator Odhika, sebab sebelumnya, Pemkot Makassar lewat Dispora telah memutus kontrak proyek revitalisasi karebosi. Penyedia dinilai tak mampu memenuhi kewajiban sebagai kontraktor dalam proyek strategis Pemkot Makassar.
Penegasan itu diambil pada 22 November 2024. Kontraktor pelaksana, PT Arkindo Cabang Makassar, dinilai gagal memenuhi target penyelesaian proyek yang seharusnya rampung pada 14 Desember 2024.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dispora Kota Makassar, Andi Lengka Bau Djemma, menyebut pihaknya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) mengambil keputusan tersebut setelah kontraktor tidak mampu memenuhi kewajibannya.
Meski telah diberikan peringatan dan rapat evaluasi. Tak hanya itu, kontraktor dinilai lalai atau melanggar kewajibannya tanpa perbaikan dalam waktu yang ditetapkan.
“Tidak mampu keluar dari masa kontrak kritis, sehingga pekerjaan diproyeksikan tidak dapat diselesaikan hingga akhir kontrak pada 18 Desember 2024,” ujarnya.
Komentar