Rapat Paripurna DPRD Palopo Tetapkan Dukungan Provinsi Luwu Raya

Nhico
Nhico

Senin, 02 Februari 2026 10:40

Rapat Paripurna DPRD Palopo Tetapkan Dukungan Provinsi Luwu Raya

Pedomanrakyat.com, Palopo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo secara resmi mendukung pembentukan Provinsi Luwu Raya menyusul penetapan rekomendasi dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD Palopo, Kelurahan Tobulung, Jumat (30/01/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Palopo, Darwis, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta dihadiri oleh 17 anggota DPRD.

Turut hadir Wakil Wali Kota Palopo, Dr. Akhmad Syarifuddin, SE, M.Si, bersama unsur Forkopimda Kota Palopo, Pj Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Palopo, serta tamu undangan lainnya.

Penetapan rekomendasi ini menjadi bentuk komitmen dan dukungan politik DPRD Palopo terhadap percepatan pembentukan Provinsi Luwu Raya.

 Komentar

Berita Terbaru
Olahraga29 September 2026 09:23
Wushu Porprov Sulsel Digelar di Bone, Kadir Halid Siapkan 9 Medali dan Perangkat Pertandingan
Pedomanrakyat.com, Makassar – Pengurus Provinsi (Pengprov) Wushu Indonesia (WI) Sulawesi Selatan (Sulsel) mematangkan persiapan menghadapi Pekan...
Ekonomi29 September 2026 08:26
Baru Setahun, Coklatana Raih Most Favorite Culinary Award 2026 untuk Kategori Premium Cake
Pedomanrakyat.com, Makassar – Coklatana, pelopor oleh-oleh khas Sulawesi berbasis cokelat, dan juga yang merupakan salah satu produk PT Agrinesi...
Politik29 September 2026 07:19
Ilham Ari Fauzi: Isu Ambang Batas 5 Persen Tak Goyahkan Langkah Kader PPP Maju di Pemilu 2029
Pedomanrakyat.com. Gowa – Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan, Ilham Ari Fauzi A Uskara, menegaskan isu kenaikan parliamen...
Politik28 September 2026 23:20
Soal Wacana Parliamentary Threshold 5 Persen, Ketum PPP Mardiono Pilih Fokus Benahi Struktur Partai
Pedomanrakyat.com, Gowa – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak ambil pusing soal wacana kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas par...