Pedomanrakyat.com, Makassar – Rencana Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin yang bergerak cepat pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan kembar Barombong di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Makassar.
Para wakil rakyat memberikan apresiasi dan support agar pihak eksekutif Pemkot bersama Pemprov dan GMTD kolaborasi percepatan jembatan tersebut agar mengurai kemacetan.
Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, bidang pembangunan, Ray Suryadi Arsyad, menilai langkah tersebut merupakan keputusan strategis untuk menjawab persoalan klasik kemacetan di wilayah selatan kota yang kini semakin parah.
Baca Juga :
“Langkah Wali Kota (Pak Munafri) untuk pembebasan lahan dan satu jembatan lagi di Barombong itu sudah sangat tepat. Kami mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh,” ujarnya, Rabu (5/11/2025), saat dimintai tanggapan.
Menurut politisi Demokrat itu, kebijakan yang diambil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang selama ini mengeluhkan padatnya arus kendaraan di kawasan tersebut.
“Tapi, pelaksanaannya harus segera dilakukan. Kalau tidak, maka kemacetan di wilayah itu akan terus menjadi masalah besar,” tegas Ray Suryadi.
Ray menjelaskan, persoalan kemacetan di Barat perbatasan Kota Makassar dan Takalar, bukan hal baru. Namun, kondisi saat ini disebutnya sudah berada di titik mengkhawatirkan, terutama di ruas jalan utama yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan pesisir selatan.
Arus kendaraan yang tinggi di sekitar Jembatan Barombong setiap pagi dan sore membuat kawasan tersebut menjadi titik kemacetan kronis.
Dia menilai, pertumbuhan kendaraan yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi salah satu penyebab utama.
“Apalagi, Kota Makassar ini sudah lama bergulat dengan kemacetan. Jumlah kendaraan sekarang jauh lebih banyak dari jumlah manusianya,” tuturnya.
“Kendaraan lama masih tetap beroperasi, sementara kendaraan baru terus bertambah setiap hari. Kalau tidak diantisipasi, persoalan ini akan semakin kompleks,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ray menilai pembangunan jembatan kembar Barombong bukan hanya untuk menambah kapasitas lalu lintas, melainkan juga untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat mobilitas ekonomi di kawasan selatan Makassar.
Menurutnya, kawasan pesisir seperti Barombong, Tanjung Merdeka, dan sekitarnya memiliki potensi ekonomi yang besar, namun sering terkendala akibat akses jalan yang padat.
Jembatan Barombong ini adalah muara kendaraan dari berbagai arah. Wilayah timur, barat, dan utara punya alternatif jalur, tapi bagian selatan hanya bertumpu di Barombong.
“Jadi, membangun jembatan kembar itu bukan hanya soal mengurai macet, tapi juga membangun konektivitas jangka panjang,” jelasnya.
Ray juga menegaskan, jika proyek ini tidak segera direalisasikan, dampaknya bisa berantai terhadap produktivitas warga dan perekonomian kota secara keseluruhan.
Politikus muda ini menilai fenomena urbanisasi baru yang terjadi di kawasan selatan, terutama di wilayah Galesong dan perbatasan Makassar–Takalar.
Banyak warga yang memilih tinggal di kawasan tersebut karena harga tanah dan rumah yang lebih terjangkau, namun tetap beraktivitas di pusat Kota Makassar.
Sekarang banyak warga Makassar yang bermigrasi ke Galesong karena harga tanah di kota sudah tinggi. Tapi aktivitas mereka tetap di Makassar.
“Itu berarti arus kendaraan dari arah selatan akan terus meningkat. Karena itu, pembangunan jembatan kembar Barombong harus jadi prioritas,” terangnya.
Kendati mendukung penuh rencana pembangunan jembatan kembar, Ray mengingatkan bahwa pemerintah juga perlu memikirkan strategi pengendalian kendaraan bermotor di kota.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur fisik harus diimbangi dengan kebijakan tata kelola lalu lintas dan pengendalian jumlah kendaraan pribadi.
“Saya yakin, sepuluh sampai dua puluh tahun ke depan, jembatan baru itu pun bisa kembali padat kalau tidak ada pengaturan,” terangnya.
Ray berharap, Pemkot Makassar bersama DPRD dan pihak terkait dapat menjadikan proyek Jembatan Kembar Barombong sebagai prioritas strategis dalam rencana pembangunan kota tahun mendatang.
“Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi harus berjalan seiring dengan kebijakan mobilitas berkelanjutan agar Makassar tidak terjebak dalam kemacetan jangka panjang” pungkasnya.
Diketahui, Pemerintah Kota Makassar, di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin gerak cepat dalam menangani persoalan kemacetan di kawasan Jembatan Barombong, Jalan Metro Tanjung Bunga.
Selama bertahun-tahun, ruas jalan penghubung antara Kota Makassar dan Kabupaten Takalar ini menjadi momok bagi para pengendara karena padat dan sempitnya akses jembatan yang hanya memiliki lebar sekitar enam meter.
Namun kini, Pemkot Makassar mengambil langkah nyata. Wali Kota Munafri turun langsung ke lapangan untuk memastikan rencana pembebasan lahan dan pembangunan jembatan baru di kawasan tersebut berjalan sesuai rencana.
Munafri yang baru menjabat belum genap sembilan bulan, tak tinggal diam. Ia bergerak cepat mencari solusi agar arus lalu lintas di kawasan tersebut bisa kembali lancar.
Pada Selasa (4/11/2025), Appi yang turun langsung meninjau lokasi bersama sejumlah pejabat terkait, di antaranya Sekda Kota Makassar, Camat Tamalate, Kadis Pertanahan, dan Tim Ahli Pemkot Makassar Hudli Huduri.
Jembatan Barombong sendiri memiliki panjang sekitar 350 meter dengan lebar enam meter, dilalui ribuan kendaraan setiap harinya.
Jika rencana pembangunan jembatan baru terealisasi, kapasitasnya diperkirakan akan lebih besar dari kondisi saat ini, khususnya di sisi kanan arah Kelurahan Tanjung Merdeka.
Langkah cepat ini menjadi bukti komitmen Wali Kota Munafri Arifuddin menghadirkan solusi nyata atas persoalan klasik warga, sekaligus memastikan konektivitas antarwilayah terus terjaga demi kelancaran aktivitas masyarakat.
Komentar