Pedomanrakyat.com, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Teguh Iswara Suardi, berharap penilaian pendamping desa melibatkan Pemerintah Daerah.
Pasalnya kata Teguh, selama ini pendamping desa seringkali penilaiannya selalu dari pusat, dan tidak melibatkan Pemerintah Daerah terkait.
“Jadi kalau kita tadi bicara kolaborasi, ada baiknya mereka dilibatkan, yaitu pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Termasuk juga monitoring dan evaluasinya,” jelas Teguh, saat RDP Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Selasa (12/11/2024).
Baca Juga :
Teguh menuturkan bahwa, karena bagaimana juga orang-orang di daerah yangg lebih paham permasalahannya, potensinya, dan kinerjanya seperti apa.
“Sehingga kalau memang tadi pak Mentri punya cita-cita berkolaborasi dengan semua pihak. Mungkin kolaborasi dengan pemerintah setempat bisa lebih ditingkatkan lagi agar kinerja dari pendamping desa semakin maksimal,” tegasnya.
Meski demikian, Teguh mengapresiasi mengapresiasi pemparan Mendes PPDT, karena pemerintah memberi perhatian luar biasa besar ke Desa.
“Sehingga ketika kita kembali ke desa bisa memotivasi anak mudah untuk tetap di desa, boleh dia ke kota mengambil ilmunya, tapi kembali lagi ke desa membangun desanya, ini kita harapkan tentunya,” beber Teguh.
Begitu juga kata dia, terkait urbanisasi, tentu saja ketika bisa dipastikan kesejahteraan di desa, masyarakat tidak perlu lagi ke kota menambah permasalahan. “Karena di desanya sendiri mereka bisa sejahtera,” pungkasnya.
Komentar