Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Perum Bulog Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar).
RDP tersebut dipimpin Sekretaris Komisi B DPRD Sulsel, Zulfikar Limolang, dihadiri langsung Pimpinan Wilayah Perum. Bulog Sulselbar Fahrurozi, berlangsung di gedung Tower DPRD Sulsel, Selasa (29/4/2025).
Dalam kesempatan itu, Perum Bulog Sulselbar menegaskan kesiapannya dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di wilayah Sulselbar.
Baca Juga :
Fahrurozi menyampaikan bahwa, biaya pengangkutan antarwilayah kerap lebih mahal dibandingkan harga beras itu sendiri, yang saat ini berkisar Rp12.000 per kilogram.
Meski demikian, Bulog tetap menjalankan fungsinya sebagai penyangga logistik nasional dengan prinsip “kapanpun dan dimanapun” dibutuhkan.
“Kami diminta tidak hanya memastikan stok tersedia menjelang hari raya dan di luar momentum besar, tetapi juga memastikan keterjangkauan baik secara fisik maupun ekonomi,” jelas Fahrurozi.
Bulog Sulselbar saat ini membawahi 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan 6 kabupaten/kota di Sulawesi Barat. Dengan dukungan 11 kantor cabang dan 51 kompleks gudang yang tersebar di kedua provinsi.
“Jadi Bulog menguasai cadangan stok beras mencapai 437.000 ton. Sementara kapasitas operasional gudang berada di kisaran 354.000 ton,” ujarnya.
Olehnya itu, dengan stok yang tersedia saat ini, Bulog mengklaim mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga lima bulan ke depan, bahkan dalam situasi darurat.
Pasalnya, dari data BPS kebutuhan konsumsi beras di Sulsel berkisar 90.000 hingga 100.000 ton per bulan.
Selain itu, kata dia, yang membanggakan, realisasi penyerapan gabah hingga 29 April 2025 mencapai 512.000 ton atau 366 persen dari target awal sebesar 139.000 ton.
“Ini merupakan capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Sebagai perbandingan, pada tahun 2021, total pengadaan selama satu tahun hanya mencapai 316.000 ton,” terang Fahrurozi
Selain itu, dari target pengadaan beras secara nasional sebesar 579.000 ton, kontribusi wilayah Sulselbar sudah mencapai 321.000 ton atau sekitar 55 persen. Artinya, Sulselbar menopang sekitar 20 persen dari target nasional.
Namun, tidak semua wilayah menunjukkan kondisi pasca-panen yang ideal. Bulog menyebut wilayah seperti Bone dan Jeneponto memiliki tantangan infrastruktur pengeringan dan penggilingan yang belum memadai.
“Sehingga berpotensi menyebabkan penumpukan gabah saat panen raya,” ungkapnya.
Sebaliknya, wilayah seperti Sidrap dan Pinrang dinilai telah memiliki sistem pasca-panen yang modern dan andal, sehingga proses pengadaan berjalan lancar.
Bulog juga optimis dapat menjaga kestabilan pasokan dan harga beras, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional dari wilayah Sulawesi Selatan dan Barat.
Komentar