Pedoman Rakyat, Makassar – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2020 ke Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, sejak Selasa (18/5/201) lalu.
Ada 16 temuan ketidaksesuian jumlah barang dan anggaran, termasuk pengadaan 21 unit kamera pemantau (CCTV).
BPK pun telah merekomendasi kepada Walikota Makassar, Danny Pomanto untuk memberi sanksi tegas ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Baca Juga :
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasi Walikota Makassar untuk memberi sanksi tegas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas adanya informasi yang menyebut dua OPD yang terancam dipecat yakni Bapenda dan Diskominfo.
“Jadi, rekomendasi pemberian sanksi dari BPK ini konteksnya kepegawaian. Yakni Bapenda dan Diskominfo,” kata Kepala Inspektorat Makassar Zainal Ibrahim.
Rencananya, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto akan mengumumkan LHP BPK untuk semua temuan di OPD Pemkot Makassar.
“Sekalianmi besok diumumkan ke masyarakat, jadi teman-teman media bisa cari informasi disitu,” ungkapnya.
Komentar