Pedoman Rakyat, Makassar – Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, Rudianto Lallo mendorong pemerintah Kota Makassar menemukan solusi tepat agar pendidikan yang berkualitas merata di seluruh peserta didik.
Hal ini disampaikan Rudianto Lallo saat membuka kegiatan Rakor Dewan Pendidikan Makassar yang bertema meningkatan peran serta yayasan pendidikan pengelola sekolah swasta menuju revolusi pendidikan Makassar Recover di Hotel Maxone Makassar, Rabu (16/6/2021).
Rudianto Lallo yang juga Ketua DPRD Makassar itu menjelaskan masa pandemi Covid-19 ini banyak memberikan pelajaran berharga. Namun masih ada juga dijumpai anak-anak usia sekolah di jalanan. Yang mestinya tetap belajar meski dilakukan di rumah masing-masing melalui daring.
Baca Juga :
“Ini tentu sangat memprihatinkan. Pemerintah Kota Makassar mesti mencarikan solusi, bagaimana pendidikan yang berkualitas itu. Bukan hanya bisa dirasakan oleh peserta didik yang mampu, tetapi juga bisa dirasakan oleh peserta didik yang kurang mampu,” tegas Rudianto Lallo.
Di hadapan puluhan pengelola swasta, Rudianto Lallo juga menyampaikan, lima masukan ke Pemkot Makassar untuk mewujudkan Program Utama Pemerintah Kota Makassar “Revolusi Pendidikan, Semua Harus Sekolah”.
Pertama, perlunya pengembangan pembelajaran secara daring maupun luring, yang berkeadilan dan terjangkau bagi semua peserta didik.
“Setidaknya dinas pendidikan punya materi atau bahan pembelajaran yang mudah diakses bagi para peserta didik dan pendidik, berupa hardcopy maupun softcopy,” kata RL, sapaan akrabnya.
Kedua, peningkatan SDM bagi para tenaga pendidik dan kependidikan. Dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan berjenjang, sesuai kebutuhan dan standarisasi mutu pendidikan.
Ketiga, pemberian reward bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang berprestasi. Reward yang paling baik adalah memberikan beasiswa pendidikan kepada yang berprestasi.
Keempat, Pemerintah Kota Makassar diharapkan lebih memperhatikan lagi sekolah-sekolah swasta, dengan cara mempermudah urusan administrasi yang sesuai regulasi tentunya.
“Walaupun ada bantuan dana BOS, BOP dan DAK dari APBN, seyogyanya pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar juga bisa mengusulkan anggaran bantuan ke sekolah swasta yang dibiayai melalui APBD,” usul RL.
Kelima, mengatasi kendala data tentang tata kelola administrasi pendidikan, data sarana prasarana sekolah, data guru, peserta didik, dan data perencanaan pengembangan pendidikan yang update dan terintegrasi secara online.
“Ini tentu sangat penting, dan seharusnya kita punya, bila ingin kualitas mutu pendidikan kota makassar,” tegas RL sapaan akrab Rudianto Lallo.
Legislator dua periode itu tidak lupa menyampaikan pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat melakukan rakor. Yakni sekolah dapat dibuka hanya pada zona hijau, meski diberikan izin Rudianto menegaskan harus mematuhi prokes.
“Selain itu orangtua boleh menolak sekolah tatap muka. Hal ini apabila ada orang tua yang merasa tidak siap jika anaknya harus kembali bersekolah. Maka ia berhak untuk menolak dan anak tetap melanjutkan pembelajaran dari rumah,” jelas Rudianto Lallo.
Rudianto di point terakhir menyampaikan anggaran Dana BOS boleh digunakan untuk pelaksanaan protokol kesehatan.
“Kemendikbud juga telah merelaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung sekolah menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan,” tutup politisi Partai NasDem itu.
Komentar