RUU Satu Data Dibahas, Bupati Sidrap Kritik Tumpang Tindih Data Kemiskinan

Muh Saddam
Muh Saddam

Jumat, 10 April 2026 22:31

Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, saat menghadiri kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kantor Gubernur Sulsel. (Dok. Humas Sidrap).
Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, saat menghadiri kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kantor Gubernur Sulsel. (Dok. Humas Sidrap).

Pedomanrakyat.com, Makassar – Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, menyampaikan kritik sekaligus masukan tegas terkait persoalan sinkronisasi data nasional saat kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/4/2026).

Dalam pertemuan yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI), Syaharuddin menyoroti masih kuatnya ego sektoral dan perbedaan data antarinstansi yang kerap membingungkan pemerintah daerah dalam menjalankan program.

“Kami sangat mendukung RUU ini karena penting untuk menghindari data-data yang membingungkan di seluruh Indonesia,” ujarnya di hadapan Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah kompleksitas klasifikasi data kemiskinan yang dinilai terlalu banyak istilah dan kerap tumpang tindih. Kondisi ini, menurut Syaharuddin, berpotensi menimbulkan polemik, terutama dalam penyaluran bantuan sosial di lapangan.

“Jangan terlalu banyak istilah. Angka kemiskinan harus jelas, jangan sampai ada perbedaan antarinstansi,” tegasnya.

Ia menilai, integrasi data yang akurat dan seragam sangat penting untuk memastikan kebijakan pemerintah, khususnya terkait subsidi dan bantuan bagi masyarakat, tepat sasaran dan tidak terhambat persoalan administratif.

Di tingkat daerah, Pemkab Sidrap disebut telah mengambil langkah awal dengan menerbitkan Peraturan Bupati serta membentuk tim khusus untuk menyelaraskan data antarperangkat daerah hingga terhubung dengan pusat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengapresiasi masukan dari daerah. Ia mengakui bahwa tata kelola data nasional saat ini masih terfragmentasi dan membutuhkan penguatan regulasi.

“Kehadiran payung hukum setingkat undang-undang sangat penting untuk memperkuat tata kelola data yang selama ini masih terpecah,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, Vivi Yulaswati, menyebut RUU Satu Data Indonesia akan menjadi “orkestrator data nasional” yang mengarah pada satu sumber data utama atau single source of truth.

Pertemuan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman serta sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan. Diskusi tersebut diharapkan menjadi langkah awal menghadirkan sistem data nasional yang lebih terintegrasi, akurat, dan mudah digunakan hingga ke tingkat daerah.

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah16 November 2026 20:03
Pemkot Parepare Perkuat Kerja Sama Pertanahan dan Pengembangan Infrastruktur Kendaraan Listrik
Pedomanrakyat.com, Parepare — Pemkot Parepare memperkuat kolaborasi antarlembaga melalui dua penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS). Itu berfok...
Metro16 November 2026 19:21
Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Keuangan Rp8 Miliar di Hari Jadi Gowa ke-706
Pedomanrakyat.com, Gowa – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi ke-706 Kabupaten Gowa...
Politik16 November 2026 18:25
Calon Tunggal Ketua Golkar Gowa, Lukman B Kady Siapkan Konsolidasi hingga Akar Rumput
Pedomanrakyat.com, Gowa – Lukman B Kady berpeluang memimpin DPD II Partai Golkar Kabupaten Gowa setelah menjadi satu-satunya bakal calon yang mengem...
Metro16 November 2026 17:25
Gubernur Andi Sudirman Terima Penghargaan Menkes, Sulsel Lampaui Target Pencegahan Kusta
Pedomanrakyat.com, Jakarta – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menerima penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ...