Pedomanrakyat.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa menyoroti aksi peternak sapi yang membuang susu di Pasuruan, Jawa Timur.
Hal itu karena pembatasan jumlah pengiriman ke Industri Pengolahan Susu (IPS) dan dibukanya keran impor susu yang sangat lebar.
Saan menegaskan pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada peternak sapi lokal agar tak lagi membuang susu hasil panen.
Baca Juga :
“Kita berharap, bahwa petani-petani atau peternak-peternak lokal yang terkait dengan peternak sapi untuk susu, tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah,” kata Saan di Jakarta, Sabtu (9/11).
Saan tak menampik keperluan impor susu karena kebutuhan yang besar. Namun, menurutnya, pemerintah harus tetap memberikan perhatian khusus agar alokasi pasokan susu didominasi oleh peternak lokal.
“Jadi untuk memenuhi kebutuhan susu nasional, tetap juga harus impor, karena memang tidak mencukupi. Tapi, peternak lokal harus mendapatkan perhatian khusus,” tegas Saan.
Dengan demikian, tambah Saan, tak ada lagi susu dari peternak lokal yang tidak laku karena tak mampu bersaing dengan kualitas susu impor. Apabila ketersediaan susu di pasar domestik sudah tak lagi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, barulah keran impor susu dibuka.
“Nanti kekurangannya berapa, baru dipenuhi melalui impor, sehingga produksi susu secara nasional tetap terjaga dengan baik,” tuturnya.
Sebelumnya, peternak sapi asal Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil panen karena adanya pembatasan pasokan susu lokal ke industri.
Peternak sekaligus pengepul susu Bayu Aji Handayanto mengatakan, kondisi itu terjadi akibat kurangnya kontrol pemerintah terhadap susu impor.
Bayu berharap pemerintah memperhatikan pasokan susu dalam negeri. Terkait harga, Bayu yakin para peternak mau berdiskusi dengan industri.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor satu juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu untuk program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.
Hal itu dipaparkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).
Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029. Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis 3,6 juta ton.
Komentar