Pedomanrakyat.com, Makassar – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Selatan Jufri Rahman menekankan pentingnya pengendalian inflasi sebagai bagian dari agenda strategis pembangunan daerah.
Menurut dia, inflasi tidak semata-mata berkaitan dengan angka statistik, tetapi juga menyangkut daya beli, kesejahteraan masyarakat, ketahanan sosial, serta keberlangsungan usaha.
Hal itu disampaikan Jufri saat menghadiri High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan Zona V yang mencakup Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja, Selasa (22/9/2026).
Baca Juga :
- Berhasil Renegosiasi PI Migas 2,5% Jadi 10%, Gubernur Andi Sudirman: Alhamdulillah untuk Sulsel
- Kabupaten Bone Juara Piala Gubernur Sulsel Cup 2026, Gubernur Sulsel Serahkan Trofi dan Uang Tunai Rp200 Juta
- Pembangunan Desa Sulsel Jadi Sorotan, Komite I DPD RI Dorong Penguatan Dana Desa dan Ekonomi Warga
Berdasarkan data BPS Sulawesi Selatan, inflasi Sulsel pada Agustus 2026 tercatat 2,86 persen secara tahunan. Adapun Kota Palopo mencatat inflasi sebesar 1,73 persen secara y-on-y, terendah di antara delapan daerah yang menjadi cakupan pemantauan IHK BPS Sulsel.
Jufri mengatakan, pengendalian inflasi tidak boleh hanya dipandang sebagai pekerjaan administratif karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Pengendalian inflasi itu harus menjadi agenda strategis pembangunan daerah karena ini strategis, maka seluruh kepala daerah harus terlibat dengan seluruh jajarannya,” ucap Jufri.
Dalam arahannya, Jufri menyampaikan sejumlah langkah yang perlu diperkuat oleh TPID provinsi maupun kabupaten/kota. Di antaranya mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri secara rutin, melakukan pemantauan harga di pasar bersama BPS, Bulog, dan instansi terkait, serta melaksanakan Gerakan Pangan Murah atau pasar murah secara tepat waktu, lokasi, dan sasaran.
Selain itu, pemerintah daerah didorong membentuk Mini Distribution Centre (MDC) sebagai kios pangan pemerintah daerah untuk mendukung intervensi harga pangan, menerapkan kebijakan subsidi harga sesuai kebutuhan, menindaklanjuti hasil HLM, serta memastikan pelaporan langkah konkret pengendalian inflasi oleh TPID kabupaten/kota kepada TPID Provinsi Sulawesi Selatan.
Untuk memastikan strategi tersebut menghasilkan dampak nyata, Jufri juga menekankan sembilan langkah operasional yang perlu diterjemahkan di setiap kabupaten/kota.
Kesembilan langkah tersebut meliputi pemetaan komoditas penyumbang inflasi, memastikan pasokan dari sentra produksi, memperkuat kerja sama antardaerah (KAD), memperbaiki distribusi dan logistik, melaksanakan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar secara tepat sasaran, membangun sistem peringatan dini inflasi, memperkuat cadangan dan stok pangan, melakukan inspeksi mendadak dan pengawasan harga, serta memperkuat komunikasi publik.
“Kesembilan langkah tersebut harus dilaksanakan secara terukur dengan menetapkan OPD penanggung jawab, target, waktu pelaksanaan dan indikator keberhasilan,” tegas Jufri.
Menurut Jufri, enam kabupaten/kota di Zona V memiliki struktur ekonomi yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas pasokan dan distribusi.
Luwu Timur dan Luwu Utara memiliki peran dalam sektor pangan dan perkebunan, Luwu sebagai salah satu sentra pangan dan hortikultura, sedangkan Toraja Utara dan Tana Toraja memasok komoditas hortikultura dataran tinggi dan kopi.
Sementara itu, Kota Palopo memiliki peran sebagai salah satu simpul perdagangan dan distribusi regional.
“Tentu, melalui sinergi kolaborasi antar wilayah ini, penguatan rantai pasok dan kelancaran distribusi diharapkan mampu menekan biaya logistik, menjaga keterjangkauan harga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” kata Jufri.
Untuk memperkuat pengendalian inflasi di wilayah tersebut, Jufri menyebut lima arah strategis yang perlu menjadi kerangka bersama, yakni menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi antarwilayah, menjaga keterjangkauan harga, memperkuat ekspektasi dan komunikasi publik, serta memperkuat tata kelola dan kapasitas TPID.
“Kelima strategi harus dijalankan secara bersamaan dan berbasis data,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Bupati Tana Toraja dr. Zadrak Tombeg, Sp.A. menyampaikan bahwa pengendalian inflasi harus dilihat dari kondisi riil masyarakat, ia mengatakan, pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan angka statistik, tetapi juga daya beli masyarakat, kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pokok, keberlangsungan usaha, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
“Yang paling penting adalah bagaimana sentra-sentra produksi kita di masing-masing kabupaten/kota baik pertanian, perkebunan, dan juga perikanan. Tentunya kita harus pastikan bahwa produksi di tempat ini betul-betul bisa memenuhi kebutuhan kita,” ujar Zadrak.
Menurut Zadrak, penguatan produksi perlu diikuti dengan pembenahan jalur distribusi agar pasokan dapat bergerak secara efektif dari sentra produksi ke pasar.
Ia menambahkan, intervensi pasar dapat dilakukan untuk menjaga kestabilan harga di masing-masing kabupaten/kota.
Setelah HLM, rombongan meninjau UMKM pengolahan kopi di Tana Toraja untuk melihat langsung aktivitas produksi salah satu komoditas unggulan daerah.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan untuk melihat potensi produksi komoditas lokal dalam mendukung perekonomian daerah.
Komentar