Pedomanrakyat.com, Lutra – Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara, Jumal Lussa, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan solusi konkret untuk mengentaskan anak-anak yang putus sekolah sekaligus sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
“Ini adalah kesempatan yang bagus untuk daerah dalam mengentaskan anak-anak yang putus sekolah dan salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan ekstrem,” ujar Jumal Lussa usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (22/04/2025), dari Media Center Luwu Utara.
Baca Juga :
Dalam rakor tersebut, disampaikan juga bahwa berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Indonesia pada September 2024 berada di angka 8,57 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 9,03 persen. Inflasi tahun ke tahun (Maret 2025 terhadap Maret 2024) tercatat sebesar 1,03 persen, sementara inflasi bulanan (Maret ke Februari 2025) sebesar 1,65 persen.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan angka kemiskinan di Indonesia turun menjadi di bawah 5 persen pada 2029 dan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Target tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu strategi utama dalam mencapai target tersebut. Tahun ini, pemerintah menargetkan pendirian Sekolah Rakyat di 200 titik, dari total 356 titik usulan yang terbagi ke dalam beberapa tahapan: Tahap 1 sebanyak 35 lokasi, Tahap 2 sebanyak 85 lokasi, dan Tahap 2B sebanyak 196 lokasi. Prioritas penetapan titik didasarkan pada tingkat kesiapan dan angka kemiskinan daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap titik pendirian Sekolah Rakyat. (IKP)
Komentar