Pedomanrakyat.com, Makassar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan forum perangkat daerah yang digelar Dinas Pendidikan memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan pendidikan tahun 2027.
Ia menekankan, forum ini tidak boleh dipandang sebagai agenda seremonial semata.
“Kegiatan ini sangat penting dan strategis, karena menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berkumpul, menyampaikan masukan, dan memberikan saran terhadap program Dinas Pendidikan tahun 2027,” ujar Andi Zulkifly saat membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Makassar, di Hotel Novotel, Kamis (5/2).
Baca Juga :
Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu, proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk di sektor pendidikan, telah dimulai jauh sebelum tahun pelaksanaan. Penyusunan program kerja tahun 2027, kata dia, bahkan sudah diawali sejak 2025 melalui berbagai tahapan perencanaan yang sistematis.
“Proses perencanaan program dan anggaran itu tidak dimulai secara tiba-tiba. Sejak awal 2025 kita sudah melaksanakan orientasi tahapan perencanaan untuk penyusunan rencana kerja 2027,” jelasnya.
Ia menguraikan, tahapan perencanaan tersebut dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan, dilanjutkan dengan musrenbang kota, konsultasi publik, hingga forum perangkat daerah. Seluruh hasil musrenbang, termasuk usulan masyarakat dan hasil reses anggota DPRD, kemudian diramu dalam dokumen rencana kerja perangkat daerah (Renja).
“Forum ini merupakan bagian dari penyusunan RKPD dan Renja SKPD. Di sinilah seluruh usulan dari bawah, hasil reses DPRD, serta arah kebijakan pemerintah kota dibahas dan diselaraskan,” katanya.
Zul–sapaan akrabnya–menekankan pentingnya pemahaman bersama seluruh stakeholder terhadap tahapan perencanaan tersebut, agar masukan yang disampaikan tepat sasaran dan sesuai dengan kewenangan pemerintah kota.
“Tidak semua usulan bisa langsung diterima. Harus diverifikasi, apakah sesuai dengan program prioritas wali kota, apakah menjadi kewenangan pemerintah kota, atau justru kewenangan provinsi dan pusat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam merumuskan program pendidikan, khususnya untuk program yang membutuhkan dukungan data dan kewenangan sektor lain.
“Misalnya bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, Dinas Pendidikan harus berkolaborasi dengan Dinas Sosial sebagai pemegang data kemiskinan. Begitu juga dengan transformasi digital pendidikan yang memerlukan dukungan Dinas Kominfo,” jelasnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar program pendidikan daerah tetap selaras dengan visi dan misi Wali Kota Makassar yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mendukung program prioritas nasional.
“Program pendidikan daerah harus sejalan dengan RPJMD, janji politik wali kota, serta kebijakan nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan dukungan lintas sektor,” ujarnya.
Ia berharap, Dinas Pendidikan dapat memprioritaskan usulan masyarakat hasil musrenbang dan aspirasi DPRD, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan sumber daya yang ada.
“Anggaran kita terbatas, sehingga harus ada skala prioritas. Yang didahulukan adalah program yang berdampak luas dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, terutama bagi masyarakat di wilayah pinggiran dan kelompok berpenghasilan rendah,” katanya.
Zul berharap forum tersebut dapat menghasilkan rancangan rencana kerja Dinas Pendidikan yang berkualitas dan tepat sasaran.
“Saya berharap rencana kerja Dinas Pendidikan tahun 2027 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan Kota Makassar di bidang pendidikan,” pungkasnya.
Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Makassar tahun 2026 pun resmi dibuka dan diharapkan menjadi dasar kuat penyusunan program pendidikan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Makassar Achi Soleman mengatakan kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan program dan kegiatan lintas perangkat daerah guna mewujudkan pendidikan bermutu dan inklusif bagi seluruh masyarakat Kota Makassar.
Forum ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, termasuk evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahannya.
Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2025–2045, Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Makassar terkait pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
Achi Soleman, mengatakan forum ini bertujuan untuk menyelaraskan usulan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dengan perangkat daerah terkait, sehingga pelaksanaan program pembangunan pendidikan dapat berjalan efektif, terarah, dan sesuai kewenangan.
“Forum Perangkat Daerah ini menjadi ruang strategis untuk menyinergikan program dan kegiatan antarperangkat daerah dengan usulan yang berkembang di masyarakat, agar target pembangunan pendidikan Kota Makassar dapat tercapai secara optimal,” ujar Achi Soleman.
Ia menjelaskan, tema yang diangkat dalam forum tersebut adalah “Memperkuat Partisipasi Semesta dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Tema ini menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada di pundak pemerintah dan sekolah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh ekosistem pendidikan.
“Kolaborasi pendidikan bukan hanya urusan pemerintah dan sekolah. Ini adalah tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, dunia usaha, komunitas lokal, hingga media. Pendidikan bermutu untuk semua berarti memberikan akses yang adil, inklusif, dan tanpa diskriminasi,” jelasnya.
Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar.
Achi Soleman menegaskan peningkatan kualitas pendidikan merupakan ikhtiar kolektif yang membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.
“Kita tidak hanya berbicara tentang pendidikan hari ini, tetapi tentang keterlibatan aktif semua pihak. Masa depan pendidikan adalah cerminan dari sejauh mana kita mau berpartisipasi mulai sekarang,” tegasnya. (*)
Komentar