Pedomanrakyat.com, Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pertanian Modern Advance Agriculture System (PM-AAS) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (20/7/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat modernisasi pertanian guna mendukung target swasembada pangan nasional.
Dalam sambutannya, Jufri mengapresiasi pelaksanaan rakor sebagai langkah memperkuat strategi peningkatan produksi padi melalui sistem pertanian yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.
Baca Juga :
Ia mengatakan, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Sulawesi Selatan menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan daerah.
Karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar sektor pertanian mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden RI.
Menurut Jufri, Program PM-AAS merupakan langkah strategis untuk mentransformasi sistem pertanian dari pola konvensional menuju pertanian modern berbasis mekanisasi guna meningkatkan efisiensi usaha tani.
“Saya berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemda, penyuluh pertanian, akademisi dan petani semakin kuat sehingga mampu meningkatkan produktivitas padi sekaligus memperkokoh posisi Sulsel sebagai salah satu penyangga utama ketahanan pangan nasional,” ucap Jufri.
Ia mengungkapkan, Sulawesi Selatan memperoleh target pengembangan PM-AAS seluas 91.340 hektare yang harus direalisasikan pada 2026 sebagai bagian dari target nasional.
“Saya optimistis target tersebut dapat dicapai apabila seluruh pihak bergerak bersama, saling mendukung, dan bekerja secara terintegrasi,” ujarnya.
Untuk mendukung target tersebut, Sulawesi Selatan juga memproyeksikan peningkatan produksi padi sepanjang 2026. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Kementerian Pertanian bersama BPS per Mei 2026, produksi padi periode Januari–Agustus 2026 (angka sementara) diperkirakan mencapai 3.553.551 ton gabah kering giling (GKG) dengan luas panen 699.142 hektare.
Pada akhir 2026, produksi padi diproyeksikan meningkat menjadi 6.129.050 ton GKG dengan luas panen mencapai 1.181.388 hektare.
Sementara itu, realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi periode Januari–Juli 2026 berdasarkan data SIPDPS harian kabupaten/kota per 19 Juli 2026 telah mencapai sekitar 831.278 hektare.
Jufri menegaskan, keberhasilan implementasi PM-AAS sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur irigasi, ketersediaan sarana produksi, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan.
Ketersediaan benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga dukungan pembiayaan juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan program tersebut.
“Keberhasilan implementasi PM-AAS sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur irigasi, ketersediaan sarana produksi, serta pendampingan teknis yang berkesinambungan di lapangan. Ketersediaan benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga dukungan pembiayaan menjadi bagian penting dalam menunjang keberhasilan program ini,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut rakor, Jufri meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera mempercepat identifikasi lahan, menyiapkan lokasi kick off, serta menggerakkan kelompok tani sesuai target yang telah ditetapkan di masing-masing daerah.
Ia juga menekankan pentingnya peran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan sebagai koordinator penerapan modernisasi pertanian di daerah melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas PUPR, penyuluh pertanian, serta kelembagaan petani.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengakselerasi implementasi PM-AAS agar berjalan efektif dalam mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian.
Rakor dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian, Aster Kodam XIV/Hasanuddin, kepala Dinas TPHBUN Sulsel, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, Kepala BRMP Sulawesi Selatan, kepala dinas pertanian kabupaten/kota, penanggung jawab swasembada pangan, serta pimpinan instansi vertikal terkait.
Komentar