Pedomanrakyat.com, Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menekankan pentingnya penerapan 4K dalam upaya pengendalian inflasi di Sulsel. Empat aspek tersebut meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi dan koordinasi.
Hal itu disampaikan Jufri Rahman saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota IHK Provinsi Sulsel di Ruang Rapat Sipakainge, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Senin (10/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah percepatan pengendalian inflasi dalam jangka pendek, penguatan koordinasi antaranggota TPID, serta tindak lanjut pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi di Sulsel.
Jufri mengatakan, keterjangkauan harga perlu dijaga melalui berbagai intervensi, termasuk operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
“Operasi pasar dan GPM terus kita lakukan sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga, dengan menghadirkan komoditas yang menjadi target inflasi,” ujarnya.
Selain harga, Jufri menekankan pentingnya menjaga ketersediaan pasokan. Ia mendorong TPID kabupaten/kota untuk secara rutin melakukan pemantauan harga dan kondisi pasokan di pasar bersama Satgas Pangan.
“Kita perlu menjaga ketersediaan pasokan. TPID kabupaten/kota harus rutin melakukan pemantauan di pasar bersama Satgas Pangan,” katanya.
Menurutnya, kelancaran distribusi juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga. Karena itu, kerja sama antardaerah perlu terus diperkuat, terutama antara daerah yang mengalami defisit pasokan dengan daerah yang memiliki surplus.
“Kerja sama antardaerah harus dibangun. Bagaimana daerah yang defisit bisa bekerja sama dengan daerah yang surplus. Hal ini membantu stabilisasi pasokan dan harga,” jelasnya.
Pemprov Sulsel, lanjut Jufri, juga terus mendorong peningkatan produksi pangan sekaligus menjaga ketersediaan stok, termasuk beras sebagai salah satu komoditas pangan yang turut memengaruhi perkembangan inflasi.
“Kita mendorong produksi. Makanya Pemprov Sulsel memberikan bantuan bibit melalui Mandiri Benih, termasuk bantuan alsintan untuk petani,” sebutnya.
Ia juga mendorong penguatan basis data secara digital untuk memudahkan pemantauan harga dan ketersediaan stok secara lebih cepat dan akurat.
Dari sisi komunikasi dan koordinasi, Jufri menilai keterlibatan berbagai pihak, termasuk Tim Penggerak PKK, penting dalam membangun kesadaran masyarakat terkait konsumsi pangan.
“Komunikasi yang efektif juga diperlukan. Bagaimana peran PKK mengajak masyarakat untuk menanam untuk kepentingan konsumsi keluarga. Kita juga perlu mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan pembelian panik, berbelanja secara bijak, dan membeli sesuai kebutuhan,” pungkasnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Rizki Ernadi Wimanda melaporkan, pada Juli 2026 Sulsel mengalami deflasi sebesar 0,18 persen secara bulanan atau month to month (mtm).
Sementara itu, inflasi secara tahunan tercatat 2,75 persen atau year on year (yoy), sedangkan secara tahun kalender mencapai 2,36 persen atau year to date (ytd).
Rizki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini telah dilaksanakan 830 GPM di Sulsel. Dari jumlah tersebut, sebanyak 440 GPM atau sekitar 53 persen dilaksanakan di kabupaten/kota yang menjadi wilayah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK).
Namun, ia menilai pelaksanaan GPM masih perlu dievaluasi, khususnya dari aspek ketepatan lokasi.
“Kita mendorong implementasi GPM dengan prinsip 4T harus diperkuat, yakni tepat lokasi, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat komoditas,” ungkapnya. (*)
Komentar