Pedoman Rakyat, Makassar – Belanja anggaran sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar diketahui masih dibawah 6 persen.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar misalnya, pada monitoring evaluasi (Monev) triwulan pertama, serapan anggaran di Dinas PU Kota Makassar hanya menghabiskan Anggaran sebanyak 2,06 % atau Rp17,05 miliar dari total anggaran Rp827,86 miliar.
“Itu rendah karena terlambatnya beberapa pekerjaan itu yang mau ditenderkan seperti itu kondisinya makanya serapannya sangat rendah,” ungkap Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara, Jumat (18/6/2021).
Baca Juga :
Legislator Partai Demokrat ini kemudian mendesak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar agar proses lelang tender segera dilakukan. Sehingga serapan anggaran dari Dinas PU bisa meningkat.
“Yang sudah diprogramkan direncanakan itu harus segera ditenderkan. Bagaimana mau serapan anggarannya tinggi kalau tidak ada pekerjanya yang jalan,” tukasnya.
“Serapan anggaran di Dinas PU itu adalah fisik, pekerjaan fisik yang banyak, jadi kalau misalkan tidak ada proses lelang tender kan tidak mungkin serapan anggarannya tinggi,” ujarnya lagi.
Abdi Asmara juga menambahkan akan melakukan Monitoring Evaluasi lagi di bulan depan (Juli 2021) untuk mengetahui sejauh mana serapan anggaran dari Dinas PU dikeluarkan.
“Kita jadwalkan Monitoring Evaluasi (Monev) bulan depan. Insya Allah nanti Badan Musyawarah akan menjadwalkan,” kata Abdi.
Sementara itu, Walikota Makassar Danny Pamanto berharap, agar serapan belanja APBD lebih maksimal pada triwulan II ini atau pada Semester II TA 2021. Terutama program Makassar Recover yang sementara dilangsungkan Pemkot Makassar.
“Khusus untuk belanja, semua untuk Makassar Recover segera dibelanjakan. Ini sudah ada payung hukumnya,” ucap Danny.
Komentar