Setengah Penghuni Lapas Indonesia Diisi Tahanan Narkoba

Nhico
Nhico

Selasa, 28 September 2021 10:32

Setengah Penghuni Lapas Indonesia Diisi Tahanan Narkoba

Pedoman Rakyat, Jakarta – Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Reynhard Saut Poltak Silitonga, mengatakan setengah lebih penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) merupakan tahanan kasus narkotika. Saat ini keterisian penghuni lapas-rutan kelebihan 101,25%.

“Kami sampaikan untuk saat ini kapasitas rutan-lapas adalah 130.107 orang. Sedangkan isi hari ini 265.865 warga binaan. Sehingga secara nasional tingkat hunian rutan-lapas 101,25 % kelebihan. Dari keselurahan kasus, lebih dari setengahnya adalah kasus terkait narkoba yaitu sebanyak 133.550,” ujar Reynhard, dalam diskusi daring bertajuk, “Perubahan Politik Pemidanaan dan UU Pemasyarakatan: Solusi Tragedi Kebakaran Lapas”, Senin (27/9/2021).

Sponsored by ADVERTNATIVE

Dikatakan Reynhard, dari 133.550 tahanan narkotika itu, diklasifikasi kurang lebih 84.000 merupakan bandar, pengedar, penadah dan produsen. Sedangkan, 49.402 adalah pengguna narkotika.

“Ini juga belum dilihat, kalau nanti kami dalami lagi apakah pengedar ini benar-benar pengedar atau juga bagian dari pengguna,” ungkapnya.

Reynhard mengatakan, perlu adanya intervensi khusus untuk mengatasi masalah over kapasitas atau over crowded lapas dan rutan.

“Terkait dengan upaya restorative justice kita bisa mengklaim bahwa kita bisa mengatasi kasus anak. Jumlah anak di LPK (lembaga pembinaan khusus) tahun 2018 sebanyak 2.154; tahun 2019, 1.977; tahun 2020, 1.719; dan tahun 2021, 1.824. Menurunnya jumlah anak yang masuk dalam LPK salah satunya karena upaya diversi. Keberhasilan ini sangat mudah untuk direplikasi untuk kasus dewasa. Namun yang lebih penting dibutuhkan komitmen semua pihak dan kebijakan nasional terkait kerjasama semua stakeholder,” katanya.

Menurut Reynhard, Dirjen Pemasyarakatan banyak menerima masukan yang membangun dari berbagai pihak dan masyarakat terkait over kapasitas lapas.

“Banyak pengamat yang menyebutkan, tidak sinkronnya arus masuk dan arus keluar dalam sistem peradilan pidana menjadinya pintu utama penyebab over kapasitas. Di mana Pemasyarakatan berada di arus akhir yang berjuang keras untuk mengurangi over kapasitas di UPT Lembaga Pemasyarakatan,” tandasnya.

 Komentar

Berita Terbaru
Hukum/Kriminal17 Oktober 2021 20:35
Gara-gara Tak Diberi Rokok, Pengangguran di Makassar Tikam Buruh Harian
Pedoman Rakyat, Makassar- Seorang pria yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh harian lepas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) bernama Jaya...
Hukum/Kriminal17 Oktober 2021 20:29
AJI Makassar: Polda Sulsel Tak Profesional Terima Laporan Sengketa Pemberitaan
Pedoman Rakyat, Makassar -Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menanggapi kasus pelaporan terhadap nar...
Hukum/Kriminal17 Oktober 2021 20:03
Hati-hati Berkendara! Siswi Cantik di Makassar Tewas Terlindas Truk karena Gagal Menyalip
Pedoman Rakyat, Makassar- Nasib malang menimpa seorang siswi yang masih berusia 17 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Gadis belia bern...
Hukum/Kriminal17 Oktober 2021 19:42
Polisi Ringkus Pelaku Pembunuh Wanita Asal Bantaeng Sulsel, Motifnya Diduga Urusan Bisnis Tokek
Pedoman Rakyat, Gowa- Kepolisian Resor (Polres) Gowa mengungkap motif pembunuhan terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan di tengah semak beluk...