Sidang Dakwaan, Wakil Ketua DPRD Takalar dari Golkar Terancam 10 Tahun Penjara

Taqim
Taqim

Rabu, 10 Februari 2021 19:53

Ilustrasi
Ilustrasi

Pedoman Rakyat, Makassar – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Takalar, Muhammad Jabir alias Daeng Bonto terancam hukuman maksimal, selama 10 Tahun Penjara dan denda Rp 10 Miliar usai dijatuhi dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel, Rabu 10 Februari 2021.

Dalam dakwaannya, JPU menduga terdakwa, Muhammad Jabir alias Daeng Bonto itu dengan sengaja menyuruh orang lain merusak hutan dengan cara menebangi pohon didalam Hutan Suaka Margasatwa Komara, Kabupaten Takalar untuk kepentingan pribadi.

“Bahwa Terdakwa H. Muhammad Jabir alias Daeng Bonto bersama-sama dengan Baharuddin Daeng Nyonri, serta Rambo Daeng Talli (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum di dalam kawasan Suaka marga Satwa Komara dan Hutan Produksi Kabupaten Takalar, telah menebangi pohon dengan cara merebahkan dan menggusur pohon-pohon kemudian tanah-tanahnya disingkirkan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI Tipe ROBEX 210 7-H Nomor 61N10701Y0045-26 warna kuning yang dikemudikan oleh BAHARUDDIN DAENG NYONRI selaku Operator dan Lk. RAMBO DAENG TALLI selaku pengawas atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan,” ujar JPU Kejati Ridwan Syahputra, Rabu (10/2)

Ridwan lebih lanjut mengatakan, lokasi tempat penebangan pohon oleh Terdakwa itu kata Ridwan telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Produksi, itu ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 1999 sesuai SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor SK.911/Kpts.II/1999.

Perbuatan Terdakwa kata Ridwan dikhawatirkan dapat menyebabkan perubahan iklim mikro disekitar kawasan tersebut dan dapat mengakibatkan terjadinya longsor karena berkurangnya nilai konservasi pada kawasan tersebut dan merusak tata air.

“Karenanya Terdakwa Muhammad Jabir alias Daeng Bonto diancam dengan Pidana penjara Maksimal 10 Tahun dengan denda Rp 10 Miliar, sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 79 ayat (5) UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo pasal 56 ayat (1) ke (1) KUHP,” ujarnya.

Kemudian kedua, diancam pidana dalam Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis : Chaidir

 Komentar

Berita Terbaru
Hati-hati! Akan Ada Ribuan Penipu Manfaatkan Program Vaksinasi, Begini Modusnya  
Hukum/Kriminal03 Maret 2021 20:15
Hati-hati! Akan Ada Ribuan Penipu Manfaatkan Program Vaksinasi, Begini Modusnya
ribuan penipuan berkedok nakes memanfaatkan program vaksinasi. ...
Nurdin Abdullah Kena OTT KPK, Rujab Gubernur Dipenuhi Karangan Bunga “Galau Ditinggal Bapak”
Hukum/Kriminal03 Maret 2021 19:57
Nurdin Abdullah Kena OTT KPK, Rujab Gubernur Dipenuhi Karangan Bunga “Galau Ditinggal Bapak”
rumah jabatan gubernur sulsel nurdin abdullah dipenuhi karangan bunga. ...
Anggota Polri Briptu Herlis Gugur dalam Baku Tembak dengan Kelompok MIT Poso
Hukum/Kriminal03 Maret 2021 19:15
Anggota Polri Briptu Herlis Gugur dalam Baku Tembak dengan Kelompok MIT Poso
Anggota polri Briptu Herlis gugur dalam baku tembak dengan kelompok MIT Poso. ...
Walhi Minta KPK Telisik Peran Nurdin Abdullah pada Perizinan Mega Proyek New Port
Metro03 Maret 2021 18:24
Walhi Minta KPK Telisik Peran Nurdin Abdullah pada Perizinan Mega Proyek New Port
Walhi minta KPK telisik dugaan korupsi Nurdin Abdullah pada perizinan megaproyek new port. ...