Pedoman Rakyat, Makassar – Bakal calon wali kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto sekarang ini sudah mengamankan 11 kursi dari dua partai, yakni NasDem (6) dan Partai Golkar (5).
Setidaknya, dari jumlah kursi tersebut sudah cukup sebagai syarat untuk mendaftarkan ke KPU nantinya yakni hanya 10 kursi.
Wacana berkembang, hanya Danny Pomanto sapaan karib mantan wali kota Makassar tersebut, kandidat cukup aman. Itu setelah Partai Nasdem dan Golkar memberikan surat tugas.
Baca Juga :
Padahal, di awal-awal tahapan perebutan partai, Danny Pomanto gencar meyakinkan PDIP. Namanya termasuk jadi perhitungan. Bahkah, PDIP memberikan syarat khusus yakni harus menggandeng kader pun, Danny sama sekali tak soal.
Karena itu beberapa bulan terakhir bahkan terekam di sejumlah media, Danny dipaketkan selalu dengan kader PDIP. Dua nama menguat adalah, A Yagkin Padjalangi dan Dokter Taifiqqulhidayat Ande Latif atau Onasis.
Akan tetapi, simulasi atau skema PDIP tersebut seakan tak lagi diperhitungkan lagi oleh Danny Pomanto. Ia santer akan berpasangan dengan kader Golkar, A Zunnun. Terbukti, dari pantauan mulai orang dekat sampai tim pemenangan lainnya sudah mengkampanyekan Danny-Zunnun.
Sekretaris DPD PDIP Sulsel Rudy Pieter Gony tak ingin menanggapi hal tersebut.
“Coba tanyakan sama Danny, jangan sama kami soal ini,” katanya, Selasa (10/3).
Anggota DPRD Sulsel itu mengatakan bahwa DPW PDIP SulSel saat ini fokus persiapan Rakerda yang digelar pada 12 Maret 2020. “Pilkada nanti kami lanjutkan prosesnya setelah tanggal 12-13 Maret 2020, di Hotel Claro,” jelasnya.
Saat mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar, Danny mengaku sekarang ini masih jomblo. Dua surat tugas yang diterima oleh NasDem dan Golkar belum ada pasangan. “Saat ini masih jomblo, belum ada pasangan,” jelasnya.
Danny Tidak Bisa Memaksakan
Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Andi Luhur Priyanto mengatakan upaya PDIP harus menggandeng kader sudah tepat. Ia pun setuju apabila, partai seperti PDIP tidak didikte oleh kandidat.
“Artinya mekanisme dan tahapan rekrutmen yang dibangun tidak berdasarkan kehendak kandidat tertentu. Ketaatan pada prosedurlah yang membuat PDIP menjadi partai yang selalu menentukan. Danny tidak bisa memaksakan (dapat rekomendasi PDIP),” kata Luhur
Lanjut dijelaskan pada situasi lain, DP akronim Danny Pomanto oleh surat tugas dari partai Nasdem harus segera mencukupkan syarat pengusungan. Apalagi surat tugas itu punya limitasi waktu. “Secara realistis, tentu DP harus menyelamatkan masa depannya di kontestasi. Caranya dengan mengambil dukungan partai yang bisa mencukupkan syarat dukungan, termasuk dengan mengakomodasi kadernya sebagai wakil. DP tidak punya banyak pilihan,” jelasnya.
Tapi bisa saja berbeda situasi jika ada partai lain yang bersedia memberikan semacam surat tugas bagi DP. Termasuk menawarkan kadernya sebagai wakil.
“Tapi di politik, semua masih masih bisa berubah. Arah dukungan akan kelihatan di last minutes penetapan calon,” ucapnya.(zul)
Komentar