Pedoman Rakyat, Makassar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar dari fraksi Demokrat, Ray Suryadi Arsyad menilai posisi Dinas Kesehatan kota Makassar dalam keadaan berbahaya.
Hal itu tidak lepas dari posisi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) yang tidak berasal dari latar belakang kesehatan.
Diketahui, Penjabat (Pj) walikota Makassar, Rudy Djamaluddin menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar, Agus Djaja Said, yang memiliki latar belakang insinyur.
Baca Juga :
Penunjukan Agus Djaja sebagai Plt tersebut menyusul pensiunnya Kadis Kesehatan, Naisyah Tun Azikin, sejak tanggal (31/10/2020).
Penunjukan tersebut merujuk pada Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800.4.1005-2020. Sehingga, Rudy Djamaluddin menunjuk Ir Agus Djaja Said sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan, pada (1/11/2020).
Atas dasar itu, Ray menyayangkan kebijakan Pj Walikota karena tidak menunjuk orang yang pas menakhodai bidang-bidang vital seperti Dinas Kesehatan.
“Kita tidak mungkin memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak mempunyai keahlian yang akan dia kerjakan nantinya. Sedangkan Dinas Kesehatan erat kaitannya dengan kedokteran,” ujar Ray.
“Ini adalah bidang yang sangat penting yang harus jadi perhatian pemerintah untuk memperbaiki segalanya. Utamanya di masa pandemi seperti ini,” lanjutnya.
Lebih jauh Ray mengatakan, dalam keadaan darurat wabah seperti ini, pos pucuk pimpinan Dinas Kesehatan harus diisi oleh orang yang proporsional di bidang kesehatan. Karena memang kondisinya sedang darurat.
“Takutnya nanti keadaan urgent seperti ini dia tidak tahu bagaimana penanganan kesehatan. Kadis Kesehatan itu perlu orang yang betul-betul pas di bidangnya,” jelasnya.
Meskipun Plt Kadis Kesehatan sebelumnya menjabat sebagai Sekdis Kesehatan, politisi Demokrat ini tetap menganggapnya tidak sesuai porsinya.
“Kalau kita insinyur harusnya dia di PU untuk bangunan dan tata ruang kota. Kalau di kesehatan itu tidak boleh, sekalipun itu jabatan utusan tapi paling tidak orang yang ditempatkan adalah orang profesional sesuai background yang dikerjakan. Kita lihat saja nanti. Tentu kita di DPRD akan evaluasi itu,” jelas Ray.
Ray juga merasa khawatir, nantinya saat evaluasi kinerja di parlemen, Plt Kadis yang baru ini tidak bisa menjawab secara detail tentang bidang yang dipimpinnya. Karena bidang ilmunya tidak sesuai.
“Pasti bakal ada pertanyaan yang menjurus ke hal-hal yang sifatnya kesehatan. Nah orang kesehatan yang tahu itu. Kalau ditanya terkait kesehatan dan penularan penyakit atau obat-obatan pasti orang kesehatan lebih tahu,” bebernya.
Dengan kebijakan ini, Ray pun menilai Pj Walikota Makassar tidak profesional dalam menentukan jabatan Plt Kadis Kesehatan.
Ia menghimbau Pj Walikota harus selektif dalam menentukan sikap sebagai pimpinan tertinggi dalam hal menentukan tiap pejabat dalam keadaan krusial saat ini.
“Itu sangat berbahaya menentukan orang-orang yang tidak punya keahlian di situ. Harus selektif dalam menentukan formasi masing-masing di dinasnya supaya berjalan profesional sesuai dengan fungsinya,” tutupnya. (*)
Komentar