Pedomanrakyat.com, Maros – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Maros resmi mendapatkan predikat Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta.
Capaian tersebut merupakan wujud nyata atas komitmen yang kuat dari Pemda Kabupaten Maros untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya.
Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari S.E menerima Universal Health Coverage (UHC) Award, yang diserahkan langsung Menteri Dalam Negri, Menteri Kesehatan dan juga Direktur Utama BPJS Kesehatan di Balai Sudirman Jakarta. Selasa, (14/3/2023).
Baca Juga :
Sebanyak 22 provinsi dan 334 kabupaten/kota di Indonesia meraih UHC Award 2023 termasuk Kabupaten Maros. UHC Award ini sebagai bentuk penghargaan atas upaya optimalisasi penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Wakil Bupati berharap nantinya capaian ini dapat menjadi penyemangat dan motivasi agar Kabupaten Maros bisa terus menorehkan prestasinya. “Apa yang telah diperoleh ini minimal harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi ke depannya,” jelas beliau.
Kegiatan yang bertemakan “Universal Health Coverage Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Masyarakat Indonesia” ini merupakan penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk dan telah mengintegrasikan program Jamkesda ke JKN.
Sementara Kabupaten Maros, berada di 99,4 persen penduduk sudah terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional.
“Kabupaten Maros saat ini berada di posisi 99 persen penduduk yang sudah terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional,” jelasnya.
Wakil Bupati Maros menyampaikan, pencapaian UHC Kabupaten Maros merupakan suatu pencapaian yang baik untuk meningkatkan derajat kesehatan seluruh masyarakat. Apabila kualitas masyarakat semakin meningkat, maka taraf hidup masyarakat akan lebih baik.
Selain itu, terimplementasi nya program UHC di Kabupaten Maros memberikan kemudahan bagi masyarakat maros untuk mendapatkan jaminan layanan kesehatan, cukup dengan membawa kartu tanda penduduk pelayanan secara cuma-cuma pun segera dilakukan .
“Seiring dengan peningkatan jumlah peserta Program JKN, kualitas layanan di fasilitas kesehatan juga harus meningkat sehingga masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap Program JKN dan kepada pemerintah, Pemkab Maros menggelontorkan anggaran Rp 27M tiap tahunnya untuk program UHC,” ungkap Suhartina Bohari
Beliau juga mengatakan, BPJS Kesehatan agar dapat pro aktif melakukan sosialisasi atau pemberian informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Program JKN ini dapat mengetahui hak dan kewajibannya.
Pada kesempatan yang sama, Suhartina tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan mempunyai komitmen yang kuat sehingga UHC di Kabupaten Maros dapat tercapai dan membuat seluruh penduduk berhak memperoleh akses pelayanan kesehatan yang sama.
UHC Award merupakan salah satu bentuk apresiasi yang diberikan pemerintah pusat dan BPJS Kesehatan dalam mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang telah meraih predikat UHC. Kami berharap, capaian ini dapat memberikan motivasi kepada kita untuk bersama-sama mendorong fasilitas kesehatan dalam meningkatkan mutu layanan,” tutup beliau.(DisKominfo-SP)
Komentar