Terungkap Mayoritas Bupati dari Golkar Dukung Supriansa Setelah Kantongi Restu Airlangga

Editor
Editor

Selasa, 04 Agustus 2020 13:57

Terungkap Mayoritas Bupati dari Golkar Dukung Supriansa Setelah Kantongi Restu Airlangga

Pedoman Rakyat, Makassar Perlahan-lahan suara milik DPD II Partai Golkar di sejumlah daerah di Sulsel sudah dikunci. Mayoritas mengarah ke pemilik diskresi.

Adalah Supriansa selaku pemilik diskresi dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto untuk maju bertarung di Musda X DPD I Golkar Sulsel, dalam waktu dekat di Jakarta.

Beberapa DPD II yang didalamnya juga mayoritas kepala daerah dari Partai Golkar itu pun siap memenangkan anggota komisi III DPR RI itu dalam Musda digelar di Hotel Sultan, Jakarta Selatan.

Diketahui, kini ada empat kader Partai Golkar yang mengikuti perebutan orang nomor satu di partai pemenang Sulsel tersebut. Mereka adalah, Supriansa, Hamka B Kady, Taufan Pawe dan Syamsuddin Hamid.

Bila diperhatikan belakangan ini, kusus Supriansa hanya menghitung hari melakukan komunikasi politik dengan para pemilik suara, persyaratan bakal calon yakni 9 dari 30 suara atau 30 persen, ia mampu mencukupkan. Dukungan pemilik suara kebanyakan dari kepala daerah itu bahkan diumumkan secara terbuka.

Di Sulsel dari sembilan baik yang menjabat bupati atau wakil bupati, lima diantaranya sudah final dukungannya ke Supriansa. Mereka adalah, Andi Kaswadi Razak (Bupati Soppeng), A Fashar Padjalangi (Bupati Bone), Muslimin Bando (Bupati Enrekang), Iksan Iskandar (Bupati Jeneponto), dan Victor Datuan Batara (Wabup Toraja).

Kemudian di tempat lain, Taufan Pawe (wali kota Parepare), dan Syamsuddin Hamid (Bupati Pangkep) diketahui sama-sama ikut mencalonkan.

Sementara, seperti M Basli Ali (Bupati Selayar) dan Thoriq Husler (Bupati Lutim) cenderung masih belum bersikap.

Banyak yang mempersepsikan perebutan kursi Ketua DPD I Golkar Sulsel ini buntut panjang dari konflik antara pihak yang masih pro dengan Nurdin Halid (NH) dengan yang mengatasnamakan Kelompok Pembaharuan diinisiasi oleh senior Golkar Sulsel, Rusdin Abdullah (Rudal).

Sekadar diingat, lebih separuh Ketua DPD II Gokar di Sulsel menamakan diri Kelompok Pembaharuan muncul pada pertengahan Maret lalu. Dalam Kelompok Pembaharuan ini bisa diumpamakan sudah menjadi kekuatan Golkar di Sulsel. Sebab, Bupati hingga wali kota yang dimiliki Golkar semuanya bersama Ketua DPD II.

Bahkan, sebelum disatukan oleh Rusdin Abdullah para kepala daerah sekaligus Ketua Golkar yang mengatasnamakan Kelompok Pembaharuan awalnya saling ngotot ingin maju di Musda. Misalkan, A Fahsar Padjalangi, A Kaswadi Razak, hingga Taufan Pawe.

Kesepakatan akhir dari Kelompok Pembaharuan yang banyak dilakukan di Trans Studio Mall (TSM) adalah menunggu sinyal akhir dari DPP Partai Golkar.

Musda DPD I Golkar Sulsel pun bergulir. Nama Supriansa justru yang mengagetkan. Sebab, mantan wakil Bupati Soppeng itu disebut mendapat restu dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Itu ditandai dengan terbitnya surat diskresi untuk ikut dalam Musda.

Usai mendapat surat diskresi tersebut, Supriansa menyadari kondisi Partai Golkar Sulsel dalam keadaan tidak begitu solid. Ada faksi di dalamnya.

Langkah awal yang dilakukan Supriansa adalah menyurati seluruh Ketua DPD II Golkar di Sulsel. Pertemuannya dilakukan di salah satu hotel di Makassar. Tidak semua DPD II yang datang. Terpantau, yang datang adalah mereka didominasi anti NH atau yang dari Kelompok Pembaharuan.

Supriansa tak mempersoalkan soal itu. Bagi dia dalam satu organisasi pasti ada kelompok-kelompok atau faksi-faksi, termasuk di partai besutan Airlangga Hartarto di Sulsel di bawah nakhoda Nurdin Halid sekarang ini.

“Jadi kemarin saya memang sudah mengundang seluruh ketua-ketua DPD II kabupaten/kota untuk hadir bersilaturrahmi dengan saya. Saya tidak ingin mempetakan bahwa ada orangnya siapa disitu, pendukungnya siapa disitu yang saya undang adalah para ketua dan sekretaris di seluruh kabupaten/kota,” kata Anca, panggilan dekat Supriansa.

“Nah yang kebetulan hadir itu DPD II (kelompok pembaharuan), tapi ada juga yang mengabari lewat telepon. Ini yang pertama saya undang dan tentu bertahap terus. Saya akan melakukan lobi-lobi politik kepada yang kemarin belum bergabung bersama saya,” sambungnya lagi.

Bupati sekaligus Ketua DPD II Golkar Soppeng Andi Kaswadi Razak membenarkan semua itu. Terbitnya surat diskresi itu sama halnya dengan memadamkan api yang lagi membara untuk maju di Musda.

“Setiap pertemuan selalu kita sampaikan untuk konsisten dan tunduk siapapun yang dinginkan DPP,” katanya.

“Kami ada di dalam perjuangan Golkar di Sulsel. Saat terpuruk hingga jatuh dan bangunnya. Kami paham betul semangat dari surat diskresi itu sebagai sikap dari DPP Partai Golkar untuk Pak Supriansa,” sambungnya lagi.

Ia mengaku dirinya termasuk salah satu orang yang mengincar posisi Ketua DPD I Golkar Sulsel. Namun, terbitnya surat diskresi tersebut, niatnya itu ia urungkan.

“Di awal-awal kita semua maju. Hanya saja dengan adanya surat diskresi itu terbit, ambisi yang menyala-nyala tersebut padam dengan sendirinya. Kami paham sekali maksud dari diskresi itu. Ada semangat besar DPP melalui surat itu,” ujarnya. “

“Sehingga akhirnya kami mengurungkan niat. Kami ini loyal ke partai bukan loyalis orang per orang. Sekali lagi bahwa ini adalah partai, bukan organisasi milik pribadi,” Andi Dulli begitu sapaan dekatnya.

Ia dan sebagian besar Ketua DPD II, lanjut dia, berharap Golkar Sulsel bisa kembali ke jalannya yang benar. “Besar harapan kami akan balik ke rel sehingga jalanna roda Golkar Sulsel normal kembali.

Begitupun dengan Ketua DPD II Partai Golkar Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi mengatakan, dinamika musda sudah berjalan. Dan ada diskresi lahir. Lahirnya diskresi itu tentu memicu pandangan yang berbeda-beda.

Akan tetapi, ia menegaskan ada hal berbeda. “Saya melihat itu adalah suatu perintah. Makanya saya sebagai kader partai harus ikuti itu perintah,” katanya.

Bupati Bone itu menuturkan, soal diskresi banyak yang mengatakan bahwa itu izin untuk ikut mendaftar, tetapi tidak semudah itu mengeluarkan jika tidak ditelaah dengan baik-baik. Tentu ada persyaratan harus dipenuhi. Seperti memenuhi 30 persen.

Saat ditanyakan soal arah dukungannya, ia mengakui patuh pada perintah DPP.

“Saya melihat itu adalah suatu perintah. Saya hargai tanda tangan Pak Airlangga dan Pak Sekum walaupun itu tidak tersurat, tetapi bagi saya itu tersirat,” tegasnya. (zeg)

 Komentar

Berita Terbaru
Politik16 Juli 2024 15:44
Hubungan Kekerabatan hingga Motivasi Jabatan Disebut Jadi Faktor ASN Tak Netral di Pemilu
Pedomanrakyat.com, Makassar – Publish research intitute menggelar diskusi dengan tema “Netralisasi ASN Harga Mati, Melanggar Sanksi Besar ...
Daerah16 Juli 2024 14:45
Jagoan NasDem Muzayyin Arif-Ikhsan Hamid Datang ke Sinjai Timur, Puluhan Emak-emak Langsung Kerumuni: Harapan para Petani!
Pedomanrakyat.com, Makassar – Bakal calon (Balon) Bupati dan wakil bupati Sinjai Muzayyin Arif- Andi Ikhsan Hamid menemui kelompok ibu rumah tan...
Nasional16 Juli 2024 12:17
Jokowi Lantik 906 Perwira TNI-Polri di Istana Merdeka
Pedomanrakyat.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin pelantikan Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan Polri tahun 2024 di Istana Me...
International16 Juli 2024 11:28
Joe Biden Kecam Trump Pilih Senator JD Vance Jadi Cawapres di Pemilu AS 2024
Pedomanrakyat.com, AS – Tim kampanye Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menanggapi pengumuman kandidat presiden AS Donald Trump yang menjat...