Pedomanrakyat.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dirinya telah berhasil membuat anggaran transfer ke daerah (TKD) bertambah Rp 43 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp 692 triliun.
Purbaya menekankan, penambahan pemasukan daerah ini sangat penting demi stabilitas sosial dan politik di daerah.
“Untuk utamanya kan Rp 43 triliun untuk daerah, itu sesuai dengan pemasukan dari daerah. Untuk kita sih itu penting karena untuk dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah,” ujar Purbaya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Baca Juga :
“Dan walaupun total dana untuk daerahnya turun dibanding tahun lalu, cuma ada Rp 1.300 triliun belanja pusat yang dibelanjakan di daerah. Jadi, manfaat ke daerahnya enggak akan berkurang, artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah,” sambung dia.
Purbaya menyatakan, akan memaksa dan memonitor terus belanja daerah.
“Jadi, manfaat APBN ke daerah enggak berkurang. Apalagi, nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah,” imbuh Purbaya.
Sebelumnya, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan alokasi TKD naik Rp 43 triliun, dari Rp 650 triliun di RAPBN 2026 menjadi Rp 692,99 triliun.
“Tentu kenaikan Rp 43 triliun ini sesuai dengan permintaan dari komisi-komisi dan berbagai pemberitaan yang demikian dahsyat urusan TKD, dari Rp 650 triliun direspons oleh pemerintah naik menjadi Rp 693 triliun, tepatnya Rp 692,995 triliun,” kata Said, di Gedung DPR, Kamis.
Selain TKD, belanja kementerian dan lembaga juga naik Rp 12,3 triliun, dari Rp 1.498,3 triliun di RAPBN 2026 menjadi Rp 1.510,5 triliun.
Belanja non-kementerian/lembaga bertambah Rp 900 miliar, dari Rp 1.638,2 triliun menjadi Rp 1.639,2 triliun.
Dengan perubahan ini, total usulan belanja negara dalam APBN 2026 meningkat Rp 56,2 triliun, dari Rp 2.786,5 triliun menjadi Rp 2.842,7 triliun.
Langkah ini ditempuh untuk meredam keresahan sejumlah daerah yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) akibat kondisi fiskal yang sempit.
“Kemarin daerah-daerah ribut karena anggaranya terlalu terpotong banyak, sehingga mereka menaikkan PBB enggak kira-kira. Kita menjaga hal itu,” ujar Purbaya, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Sebagai catatan, alokasi TKD dalam RAPBN 2026 sebelumnya turun 29,3 persen menjadi Rp 650 triliun dari Rp 919,9 triliun pada APBN 2025.
“Nanti saya dengan Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR RI), dengan izin Pak Misbakhun, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” ucap Purbaya.
Komentar